Home / Warta / Politik / Banggar DPR Terima Usulan Anggaran Dana Saksi Rp3,9 Triliun
Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin (Foto: Okezone)

Banggar DPR Terima Usulan Anggaran Dana Saksi Rp3,9 Triliun

agregasi

 

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsudin menyebut nominal pengajuan anggaran dana saksi untuk partai politik di Pemilu oleh Komisi II DPR ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 sebesar Rp3,9 triliun. Nominal angka tersebut, kata Azis masuk dalam usulan prioritas Komisi II DPR dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah.

“Ya memang kalau saya lihat itu pengajuannya Rp3,9 triliun. Tapi ini lagi dibahas di dalam Panja A. Nanti dalam panja A tentu kita lihat lagi dalam rapat kerja situasinya seperti apa,” kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Azis memaklumi bila usulan pembiayaan dana saksi Pemilu tersebut mendapat banyak kritikan dari masyarakat.

“Tapi kan kita lagi meminta pandangan-pandangan fraksi yag secara informal kita terima pandangan pandangan fraksi untuk dimasukkan ke dalam RUU APBN 2019 ini untuk menjadi topik pembahasan dan meminta pembahasan ini diakomodir dan disetujui dalam anggaran,” ujar Azis.

DPR

Politikus Partai Golkar ini berjanji memperjuangkan usulan dana saksi partai politik untuk Pemilu 2019 dibiayai oleh APBN 2019. Menurutnya, kebutuhan dana untuk saksi penting bagi partai politik di Pemilu 2019.

Azis memahami Kementerian Keuangan telah menegaskan dana saksi Pemilu tidak termasuk yang dianggarkan Pemerintah di APBN 2019. Hal ini karena pembiayaan dana saksi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ya pemerintah berargurmen seperti itu. Sehingga posisi pemerintah berkeberatan,” tuturnya.

Diketahui, DPR mengusulkan dana saksi masuk ke APBN 2019. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) Selasa 16 Oktober 2018.

“Untuk Pemilu UU Tiap Pemilu 2019, Komisi II DPR mengumumkan dana susunan 2019 dalam UU APBN tahun 2019,” kata Ketua Komisi II Zainudin Amali.

Check Also

PPP Muktamar Jakarta Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019

  JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta merekomendasikan mendukung pasangan capres-cawapres nomor ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: