Home / Warta / Politik / Apakah Percepatan Pengesahan RUU Terorisme Bisa Mencegah Aksi Teror?
Polisi bersiaga saat penggeledahan rumah terduga teroris di Tambak Medokan, Surabaya. Foto: Antara/Ayu Didik

Apakah Percepatan Pengesahan RUU Terorisme Bisa Mencegah Aksi Teror?

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Aksi teror bom di Surabaya dan kericuhan di Mako Brimob, membuat Presiden Joko Widodo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 15 tentang Tindak Pidana Teorisme. Namun, payung hukum itu melahirkan pro dan kontra.

Perdebatan sendiri lahir dibeberapa poin RUU Teorisme. Masalah yang dipermasalahkan yakni soal perluasan kewenangan pencegahan dini oleh Polri, pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi teror dan definisi terorisme.

Jokowi Tinjau Langsung Lokasi Ledakan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berujar, pengesahan RUU Terorisme akan semakin memperkuat pencegahan aksi terorisme di Indonesia. Dia pun sepakat bahwa Polri perlu diberikan kewenangan lebih dalam melakukan pencegahan deteksi dini.

“Dalam UU yang lama, polisi hanya bisa melakukan penegakan hukum terhadap teroris adalah ketika sudah melakukan tindak kejahatan. Jika yang bersangkutan baru pulang dari pendidikan terorisme di Suriah atau Marawi misalnya, maka polisi tidak bisa menangkap dan menginterogasi. Nah, dengan revisi ini, maka polisi punya kewenangan tersebut,” papar Poengky kepada Okezone, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Densus 88 Berhasil Amankan Bahan Peledak dari Rumah Terduga Teroris Bom Polrestabes Surabaya

Poengky berujar, fenomena pergerakan terorisme terus berubah dan terbilang masif. Oleh karenanya, aturan penegakan hukum pidana terorisme juga perlu direvisi agar penanganannya bisa disesuaikan dengan keadaan.

“Perkembangan aksi-aksi terorisme sudah berubah dibandingkan tahun 2003 ketika waktu itu Indonesia dihajar teroris dengan bom Bali. Oleh karena itu aturan hukum kita juga harus sesuai dengan perkembangan. Terlebih terorisme global juga berdampak di Indonesia,” tutur dia.

Begini Kondisi Mobil yang Digunakan Pelaku Teror di Depan Mapolda Riau

Terkait pelibatan TNI dalam pidana terorisme, Poengky berpendapat bahwa peran Korps Militer harus diatur sebagai perbantuan Polri dalam menangani kejahatan terorisme. Menurutnya, keterlibatan TNI tak perlu diperdebatkan lebih mendalam.

Mengingat selama ini TNI juga sudah membantu Polri dalam memberangus teroris. Contohnya adalah operasi Tinombala di Poso dalam menekan aksi kelompok Mujahidin Indonesia Timur.

“Memang UU Teroris adalah bersifat penegakan hukum, sehingga Polri adalah panglimanya. Sehingga revisi UU Teroris juga harus tetap sifatnya penegakan hukum. Pelibatan TNI dalam hal pemberantasan teroris adalah sebagai perbantuan pada Polri,” ucap dia.

Penggerebekan di Perum Puri Maharani Sidoarjo, Polisi Bawa Jenazah Terduga Teroris

Pelibatan TNI sendiri dalam pemberantasan terorisme sebetulnya diatur dalam, UU TNI Pasal 7 ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Yang menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Bangkai-Bangkai Sepeda Motor di Lokasi Ledakan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya

Sedangkan dalam ayat 2 huruf b, menyatakan “Tugas pokok TNI salah satunya Operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme.”

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyebut dalam memberantas terorisme, jangan terganjal dengan pembahasan RUU Terorisme. Dia juga kurang sepakat dengan opsi pemerintah yang ingin menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang Perppu dalam hal ini.

Demi Keamanan, Kaplorestabes Surabaya Imbau Warga Jauhi Lokasi Ledakan

Menurut Bambang, pemberantasan terorisme bisa diwujudkan dengan mewujudkan keadilan hukum kepada seluruh elemen.

Suasana Haru Iringi Pemakaman Korban Bom Gereja Pantekosta Surabaya

“Menurut pendapat saya untuk melawan terorisme yang diutamakan bukan Perppu atau UU yang keras untuk menindak, melainkan keadilan hukum, kesejahteraan dan pemerintah yang berpihak kepada negara dan bangsanya,” tutur Bambang dikonfirmasi Okezone terpisah.

Bambang berpandangan, apabila RUU Terorisme melahirkan produk hukum yang sangat keras dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hal itu justru akan membuat masyarakat di luar kelompok terorisme menjadi khawatir.

“Begini, kalau dengan UU bisa menembak mati orang itu sangat keras. Masalah terorisme itu bukan monokausal tapi multikausal,” tutup dia.

Check Also

Batasan Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Harus Jelas

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam menyayangkan adanya pelibatan TNI yang turut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: