_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Amnesty International, Jokowi Diminta Turun Tangan Usut Kasus Novel
Penyidik KPK, Novel Baswedan (foto: Heru/Okezone)

Amnesty International, Jokowi Diminta Turun Tangan Usut Kasus Novel

JAKARTA, Waspada.co.id – Manager Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri mengatakan Presiden Joko Widodo harus membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Ini dilakukan setelah tim pakar yang dibentuk Polri gagal mengungkap pelaku penyerangan Novel Baswedan.

“Alih-alih menemukan pelaku ataupun identitas pelaku, tim (bentukan Polri) tersebut menyematkan tuduhan yang tidak etis bagi seorang korban yang sedang mencari keadilan seperti Novel Baswedan,” kata Puri dalam keterangan pers kepada VIVAnews, Kamis, 18 Juli 2019.

Putri menjelaskan, waktu yang diberikan tim bentukan Polri tersebut selama enam bulan nyatanya malah mengemukakan tuduhan terhadap Novel.

“Adalah tidak logis jika tim belum menemukan pelaku tapi malah sudah mempunyai kesimpulan terkait probabilitas di balik serangan Novel, yaitu adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan,” ucap dia.

Dia menambahkan, probabilitas lain yang menjadi pertanyaan adalah keterangan tim pakar yang mengatakan bahwa serangan terhadap wajah Novel bukan dimaksudkan untuk membunuh tapi membuat korban menderita.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi solidaritas pada Peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 April 2019.

“Keterangan ini seolah mau mendegradasi keseriusan kasus yang dialami Novel. Semoga pemahaman tersebut salah. Tapi jika benar ini bisa menjadi pembenaran bagi polisi untuk tidak terlalu serius mengungkap pelaku apalagi dalang di balik penyerangan Novel,” ucap dia.

Kegagalan mengungkap kejahatan dan pelaku penyerangan terhadap investigator lembaga anti-korupsi negara (KPK) jelas akan memberikan efek negatif bagi agenda pemberantasan korupsi dan perlindungan para pembela HAM di Indonesia.

“Saat ini publik menanti adanya political will dari Presiden untuk menyelesaikan kasus Novel. Selama ini Presiden Jokowi selalu berdalih percayakan ke Polri. Kasus Novel tidak boleh kembali ke titik nol di mana Bareskrim sebagai tim teknis yang ditunjuk Kapolri akan memegang kendali atas kasus Novel,” ujar Putri.

“Presiden tidak boleh tinggal diam. Publik menunggu Presiden Jokowi untuk berani mengambil keputusan membentuk TPGF Independen di bawah Presiden,” kata dia. (viva/ags/data1)

Check Also

Pemerintah dan DPR Terburu-buru Sahkan Revisi UU KPK?

JAKARTA, Waspada.co.id – Pemerintah membantah pengesahan revisi UU KPK dilakukan secara terburu-buru. Revisi UU KPK ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.