Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Alasan Jokowi Teken PP Nomor 43 Tentang Pelapor Korupsi Diganjar Rp200 Juta
foto: istimewa

Alasan Jokowi Teken PP Nomor 43 Tentang Pelapor Korupsi Diganjar Rp200 Juta

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Memang kita menginginkan ada partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi, ingin ada sebuah partisipasi masyarakat,” kata Jokowi, Rabu (10/10).

Dalam peraturan tersebut, masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Pasal 17 Ayat (1) disebutkan dalam hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2 permil (perseribu) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Kemudian, Pasal 17 Ayat (2) disebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp200 juta.

Selanjutnya, Pasal 17 Ayat (3) disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2 permil (perseribu) dari hasil lelang barang rampasan.

Lalu, Pasal 17 Ayat (4) disebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling banyak Rp10 juta.

Dengan demikian, Jokowi mengatakan untuk anggaran nanti tugas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, penghargaan ini diberikan agar publik ikut mencegah korupsi. Sedangkan, jaminan terhadap pelapor juga akan diatur bagaimana mekanismenya.

“Nanti tanya Menkeu. Kita Ingin memberikan penghargaan, apresiasi kepada masyarakat melaporkan tindak kejahatan luar biasa itu. Nanti mekanismenya akan diatur kementerian atau ditindaklanjuti,” ujarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43/2018 ini ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kemudian diundangkan pada 18 September 2018 yang ditandangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (inilah/ags/data2)

Check Also

Sudah 34 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sejak 2012

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan, atau lebih dikenal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: