Home / Warta / Indonesia Hari Ini / 3 Fakta Vaksin MR yang Ternyata Mengandung Unsur Babi dan Organ Manusia
Foto: Getty Images

3 Fakta Vaksin MR yang Ternyata Mengandung Unsur Babi dan Organ Manusia

agregasi

 

KOMISI, Waspada.co.id – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat untuk membahas penggunaan vaksin measles-rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) untuk imunisasi.

MUI memutuskan vaksin terbuat dari bahan-bahan yang haram. Namun, penggunaannya untuk sementara diperbolehkan karena belum ada vaksin pengganti yang terbuat dari bahan yang halal.

Berikut Okezone paparkan beberapa fakta tentang fatwa haram MUI terhadap vaksin MR:

1. Mengandung Unsur Babi dan Organ Tubuh Manusia

Komisi Fatwa MUI membenarkan bila vaksin MR terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur babi dan organ tubuh manusia (human diploid cell).

2. Meski haram, Vaksin MR Boleh Digunakan Sementara

Meski terbuat dari bahan-bahan yang haram, MUI memutuskan vaksin MR saat ini dibolehkan (mubah) digunakan untuk imunisasi karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah) dan belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

Ilustrasi.

Selain itu, penggunaan vaksin MR hukumnya diperbolehkan karena ada keterangan ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya bahaya yang ditimbulkan apabila tidak diimunisasi.

Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

3. MUI Beri 4 Poin Rekomendasi Pemerintah

Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi itu diputuskan pada Senin 20 Agustus 2018 malam dan disahkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF beserta Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh.

MUI pun memberikan 4 poin rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan lainnya terkait penggunaan vaksin MR, di antaranya:

a. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

b. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

d. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. (qlh/eli)

Check Also

Dampingi Jokowi, Ma’ruf Amin Non Aktif Dari Ketua MUI

JAKARTA, Waspada.co.id – Bakal calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin memilih non aktif dari jabatan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: