Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / 10 Fraksi Setuju RUU Migas Jadi Usul Inisiatif DPR
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. (Istimewa)

10 Fraksi Setuju RUU Migas Jadi Usul Inisiatif DPR

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengungkapkan sepuluh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) menjadi usul inisitif DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI.

Keputusan ini diambil setelah sepuluh fraksi menyampaikan pandangan dan menyerahkan draf tentang persetujuan dan catatan tentang RUU Migas.

Gus Irawan Pasaribu menyampaikan informasi itu, Selasa (11/9) kemarin, setelah mendapat informasi dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Baleg beberapa waktu lalu, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan Jakarta, seluruh fraksi telah menyatakan sikap. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menanyakan kembali kepada seluruh perwakilan fraksi dan pengusul RUU dari Komisi VII DPR.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI?” tanya Supratman, para peserta rapat menyambut dengan jawaban “Setuju”, dan ketuk palu pimpinan sidang menjadi pertanda pengesahan keputusan rapat.

Pengusul RUU Migas dari Komisi VII DPR RI menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya telah menerima hasil harmonisasi yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Baleg.

“Kami dari Komisi VII DPR RI pada prinsipnya menerima hasil harmonisasi yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Panja Baleg, dan juga sudah mendapat persetujuan dari sepuluh poksi Baleg DPR RI. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kami lanjutkan di Komisi VII untuk dilaksanakan pembahasan RUU Migas yang telah diharmonisasi,” ungkap Gus Irawan Pasaribu.

Setelah semua perwakilan dari sepuluh fraksi menandatangani kesepakatan rapat, Supratman menjelaskan poin krusial yang disepakati dalam RUU ini. Pertama berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) untuk migas, dia membeberkan sesuai dengan kesepakatan BUK yang dimaksud nantinya tetap ada dibawah koordinasi Kementerian BUMN.

“Tadinya teman-teman di Komisi VII itu menginginkan Badan Usaha Khusus itu di bawah koordinasi Presiden. Tetapi yang kita sepakati di tingkat panja, itu tetap ada di bawah Kementerian BUMN, supaya menyangkut BUMN itu tetap jalan,” kata Gus Irawan lagi.

Yang kedua soal kuota impor minyak, Gus Irawan mengatakan dilakukan pengawasan lewat badan BPH Migas, supaya kuotanya bisa dikontrol menyangkut pengadaan BBM. (wol/min)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

RANTAUPRAPAT, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Ge­rindra, Gus Irawan Pasaribu memberi ma­teri ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: