_
Home / Pertamina Diminta Kaji Lagi BBM Yang Memang Dibutuhkan Rakyat
WOL Photo

Pertamina Diminta Kaji Lagi BBM Yang Memang Dibutuhkan Rakyat

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta agar Pertamina mengkaji ulang kebijakan jenis BBM yang dijual ke masyarakat. “Mana yang dibutuhkan rakyat itu harus prioritas,” katanya di Jakarta, Jumat (29/3) lalu.

“Saat ini distribusi BBM di luar SPBU terus berkembang, baik yang sudah ada dasar legalitasnya maupun yang belum ada legalitasnya, seperti Pertamini dan semacamnya. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan keselamatan dan keberlangsungan distribusi BBM, maka BPH Migas perlu mengambil langkah-langkah operasional dan antisipatif sesuai fungsi agar konsumen tidak dirugikan, dan hal-hal negatif lainnya,” ungkapnya.

Dikatakan, keberadaan BBM jenis premium sebenarnya secara perlahan akan diperkecil alokasinya dan digantikan oleh Pertalite dan Pertamax, mengingat harga jual Premium lebih rendah dari biaya produksi dan distribusinya.

Bahkan ada kebijakan Premium tidak lagi dijual di SPBU, rest area jalan tol, dan SPBU tertentu di Pulau Jawa. Akibatnya badan usaha yang ditugaskan, dalam hal ini Pertamina, harus bersubsidi dari kas internal perusahaan untuk menutupi biayanya.

“Faktanya, sebahagian masyarakat masih sangat membutuhkan (Premium). Karena selisih harga Pertalite dan Pertamax masih cukup signifikan. Setiap droping Premium datang di SPBU, maka dalam waktu singkat habis terjual. Hal ini terjadi di wilayah Jamali dan di luar Jamali.

Oleh karenanya, kami ingin mengetahui bagaimana BPH Migas menyikapi hal ini, dan bagaimana pula kebijakannya ke depan,” tegas legislator asal Sumatera Utara itu.

Sementara itu, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyampaikan, pada tahun 2018, jumlah badan usaha niaga BBM ada 133 perusahaan, dan jumlah perusahaan niaga gas bumi ada 20 perusahaan. Jumlah badan usaha ini menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dan berkorelasi terhadap peningkatan volume penjualan dan penerimaan iuran.

Dan pada tahun 2018 jumlah penerimaan iuran dari kegiatan usaha niaga BBM dan gas bumi sebesar Rp 1,352 triliun.

“Terhadap 41 badan usaha yang tidak hadir verifikasi BPH Migas dan 25 perusahaan yang tidak melakukan pembayaran iuran, Menteri ESDM sudah menyetujui untuk dilakukan proses pencabutan izin terhadap perusahaan-perusahaan tersebut,” ucap Fanshurullah. (wol/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Panjat Pinang, Tradisi Kemerdekaan Tak Lekang Oleh Waktu

PERCUT SEITUAN, Waspada.co.id – Memeriakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, berbagai cara unik dilakukan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.