_
Home / Uncategorized / KPPU Telusuri Monopoli TPP Kontainer di Belawan
Istimewa

KPPU Telusuri Monopoli TPP Kontainer di Belawan

MEDAN,WOL– Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) tengah menelusuri kasus dugaan praktik monopoli Tempat Penimpun Pabean (TPP) container di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara (Sumut) oleh PT Artha Samudera Kontindo sebagai penyelenggara.

Kepala Kantor KPPU Medan, Abdul Hakim Pasaribu kepada Waspada Online, Kamis (27/8) mengungkapkan, berdasarkan penulusuran pihaknya selama ini, posisi Artha Samudera sebagai satu-satunya pihak ketiga sebagai penyelenggara TPP sangat berpotensi terjadinya praktik monopoli.

“Hal ini erat kaitannya dengan penetapan tarif karena perusahaan ini berorientasi pada bisnis. Hingga saat ini kami belum menemukan standar tarif yang jelas,”ungkapnya.

Sebagai catatan, TPP sendiri merupakan bangunan atau lokasi khusus yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Dirjen Bea Cukai untuk menyimpan barang ekspor atau impor yang bermasalah.

Biasanya erat kaitannya dengan proses dokumen pengiriman barang hingga masalah kepabean lainnya sehingga pengiriman tertunda. Sebelum penyelesaian kewajiban oleh pemilik barang, barang-barang tersebut disimpan pada TPP dan dikenakan biaya tertentu mulai dari sewa gudang, biaya administrasi, biaya handling hingga biaya mekanik. Total biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Selain karena Artha Samudera yang mengusai salah satu TPP di Belawan, dugaan praktik monopoli semakin kuat karena perusahaan tersebut memperoleh izin dari Ditjen Bea Cukai untuk mengeluarkan barang atau kontainer dari terminal petikemas Belawan tanpa pemberitahuan yang akurat kepada pemilik barang.

“Perusahaan itu juga mengenakan tarif yang sangat tinggi sehingga memberatkan pelaku usaha dan tidak melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa atau tanpa kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa,” jelasnya.

Berdasarkan sejumlah dokumen yang didapat pihaknya, perusahaan tersebut pernah mengenakan tarif sebesar Rp415,25 juta terhadap 25 kontainer salah satu perusahaan yang waktu itu belum melengkapi dokumen. Namun, setelah ada keluhan dari pelaku usaha, tarif turun menjadi Rp277,75 juta.

“Jika saja Pelindo I yang menjadi penyelenggara, tidak mungkin tarif seenaknya ditentukan, pasti ada aturan main. Namun, karena oleh pihak ketiga yang notabene ditugaskan tanpa proses tender, maka tarif yang berlaku sangat tinggi,” ungkapnya.

Selain Artha Samudera, tindakan serupa juga diduga dilakukan PT Sarana Gemilang yang mengelola salah satu TPP di kawasan Tanjung Morawa. Dua perusahaan ini, ditambah dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan direkomendasikan sebagai terlapor oleh KPPU Medan untuk dilanjutkan penanganannya ke proses penyelidikan oleh KPPU Pusat di Jakarta. “Ketiga terlapor itu sangat kuat diduga melanggar UU persaingan usaha yang tidak sehat,”pungkasnya.(WOL/EKO/data2)

Check Also

Jadikan STM Hulu Sentra Penghasil Bawang Merah

STM HULU, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, ingin Kecamatan Sinembah Tanjung Muda ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: