Home / Gratifikasi Eldin Jadi Pintu Masuk Bongkar Praktik Dugaan Korupsi
Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin (WOL Photo/Ega Ibra)

Gratifikasi Eldin Jadi Pintu Masuk Bongkar Praktik Dugaan Korupsi

MEDAN, WOL – Membahas masalah korupsi atau gratifikasi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, memang tak ada habisnya. Banyak lembaga sosial terus menyoroti prilaku oknum eksekutif dan legislatif. Dua di antara lembaga sosial tersebut adalah Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan Gerakan Rakyat Daerah (Garda) Sumut.

Khusus dugaan korupsi di jajaran Pemko Medan, kedua lembaga ini menyoroti dugaan gratifikasi yang diterima Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, saat foto perjalanan di dalam jet pribadi diduga menuju Hainan (Tiongkok) terposting ke media sosial Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemko Medan, M Andi Kurniawan.

Akibat dari postingan itu, bola panas menerpa Pemko Medan. Anehnya, hingga kini orang nomor satu di Kota Medan ini belum juga mengklarifikasi dugaan-dugaan yang muncul ke publik. Bukan itu saja, Forsu dan Garda Sumut juga menyoroti dugaan korupsi di Dinas Pendapatan Medan, kala Eldin menjabat sebagai Kadis atas penyewaan gedung di lantai delapan Bank Sumut senilai Rp2,1 miliar.

Dalam orasinya, Selasa (15/11) kemarin, massa juga meneriakkan adanya dugaan korupsi upah pungut di Dinas Pendapatan Medan Tahun Anggaran 2006-2007 senilai Rp2,8 miliar, pengadaan komputerisasi TA 2006 senilai Rp14 miliar yang kuat dugaan merugikan negara sebesar Rp2 miliar. Pernyataan mereka berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI TA 2006-2007.

Masih di bawah kepemimpinan Eldin, terjadi juga dugaan mark-up anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan pengadaan videotron di sejumlah titik pasar swakelola yang menelan Rp3,1 miliar. Tidak berfungsinya alat tersebut, mengakibatkan negera telah dirugikan. Sementara kasusnya sendiri tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Medan.

Selain itu, kelompok massa ini juga menyoroti masih maraknya papan reklame di 13 zona larangan. Koordinator Aksi, Ari Putra Daulay, menilai kuat dugaan adanya permainan oknum Dinas TRTB Kota Medan dengan bos besar periklanan PT MG dan PT SI, sehingga Peraturan Wali Kota mengenai tidak dibenarkannya berdiri papan reklame di zona larangan dianggap angin lalu.

Dugaan korupsi dan gratifikasi pada kegiatan pembongkaran papan reklame juga sarat di Dinas TRTB. Sebab, anggaran pembongkaran sebesar Rp2 miliar tahun lalu masih menyisakan papan reklame berukuran besar di jalan-jalan yang dianggap harus bersih dari papan reklame. Kelompok massa ini juga menilai kuatnya intimidasi oknum tertentu kepada Kadis TRTB untuk menghentikan pembongkaran dengan alasan kehabisan dana yang menyebabkan negera dirugikan akibat pekerjaan yang sia-sia.

Massa Forsu dan Garda Sumut berharap banyak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membersihkan seluruh penyedia uang suap maupun penerima gratifikasi. Dari beberapa kasus dugaan korupsi yang telah disebutkan, salah satunya bisa dijadikan pintu masuk lembaga rasuah ini membongkar praktik kecurangan di jajaran Pemko Medan. (wol/mrz/data1)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Bus Masuk Jurang, 18 Orang Dievakuasi dan 6 Orang Dikabarkan Tewas

TOBASA, Waspada.co.id – Bus yang membawa rombongan dalam perjalanan menghadiri pesta pernikahan masuk jurang sedalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: