_
Home / Akademisi USU Apresiasi Maklumat Kapolda Hingga Sumut Tetap Kondusif
WOL Photo

Akademisi USU Apresiasi Maklumat Kapolda Hingga Sumut Tetap Kondusif

MEDAN, Waspada.co.id – Akademisi USU Roy Fachraby Ginting SH MKn, apresiasi dan menyambut positif Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tentang imbauan kepada masyarakat dalam berunjuk rasa. Maklumat ini bernomor Mak/03/V/Huk.12.12/2019, terdiri dari 6 poin, yang ditandatangani langsung Irjen Pol Agus Andrianto.

“Maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan Sumut tetap aman dan kondusif,” ujar Roy Fachraby ketika dimintai Waspada Online pendapatnya di Kampus USU, Padang Bulan Medan, Jumat (10/5).

Dikatakan, satu poin dari maklumat tersebut, menegaskan bahwa apabila unjuk rasa bertujuan untuk makar, maka terancam sanksi pidana 15 tahun atau seumur hidup. Hal ini tentu saja dalam rangka upaya memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Sumut.

“Maklumat ini juga dikeluarkan guna menyikapi maraknya penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini tentu sangat penting dalam memberikan rambu-rambu dan aturan yang jelas. Agar penanggung jawab dan peserta unjuk rasa dapat menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan hukum dan aturan yang jelas, tidak menciptakan keonaran,” tutur Roy Fachraby yang merupakan Dosen Filsafat Fakultas Kedokteran Gigi USU.

Dijelaskan, apalagi isi maklumat tersebut menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, dengan memperhatikan kewajiban, larangan, dan sanksi. Dan dalam pelaksanaannya harus menghormati hak azasi manusia, menjaga ketertiban umum, disampaikan dengan bahasa santun, tidak menebarkan kebencian kepada perorangan, kelompok, agama, suku, dan atau golongan.

Demikian juga kata Roy, Kapolda Sumut mengingatkan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dapat membahayakan keselamatan orang atau petugas, maka dapat dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

“Kapoldasu juga mengingatkan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilarang membawa, memiliki, menyimpan mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam, senjata penusuk, atau senjata pemukul, serta peralatan lainnya yang membahayakan. Terhadap pelaku dapat diancam melanggar UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Hal ini memang aturan hukum yang harus kita taati,” kata Roy Fachraby Ginting yang juga staf pengajar Ilmu Etika Fakultas MIPA USU ini.

Pada poin ke-5 kata Roy Fachraby, Kapoldasu mengingatkan bahwa pada saat penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, luka berat atau maut. Pelaku dapat diancam melanggar Pasal 170 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 12 tahun dan hal ini wajib di ketahui masyarakat agar tidak anarkis dalam melakukan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Terakhir, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah (makar), maka pelaku dapat diancam melanggar Pasal 107 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun atau seumur hidup,” pungkas Roy Ginting.(wol/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Panjat Pinang, Tradisi Kemerdekaan Tak Lekang Oleh Waktu

PERCUT SEITUAN, Waspada.co.id – Memeriakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, berbagai cara unik dilakukan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.