_
Home / Sumut / Watimpres Tanya Sekdaprovsu Soal Kendala KEK Sei Mangkei
WOL Photo

Watimpres Tanya Sekdaprovsu Soal Kendala KEK Sei Mangkei

MEDAN, WOL – Ketua Dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adingsih, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara yang diterima Sekdaprovsu Hasban Ritonga, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu Binsar Situmorang, di ruang Kenanga Lantai 9 Kantor Gubsu, Kamis (21/7).

Kunjungan tersebut guna membicarakan perkembangan dan kendala-kendala yang di hadapi provinsi Sumatera Utara di sektor maritim dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Iskandar Batubara dan para pengurus organisasi pengusaha Sumut, para akademisi, dari Pelindo I, dan para kepala SKPD terkait.

Di kesempatan itu Sekdaprovsu mengharapkan agar pemerintah pusat dapat memberi dukungan guna percepatan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang semakin di Provinsi Sumatera Utara. Karena letak geografis dan potensi alam yang sangat strategis Provinsi Sumatera Utara masih memerlukan dukungan dalam pengelolaannya.

Disampaikan Sekdaprovsu saat membacakan Sambutan Gubsu bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerbang poros maritim bagian barat Indonesia Bagian Barat karena diapit Samudera Indonesia dibagian barat dan Selat Malaka di Bagian Timur. Wilayah pantai barat 755 km, pantai timur 545 km dan terdapat 200 pulau-pulau kecil dan 3 diantara diantaranya pulau-pulau kecil terluar.

Di wilayah pesisir pantai timur Sumatera ada 9 kabupaten/kota yang berhadapan dengan perairan selat malaka yakni kabupaten langkat, kota Medan, kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan dan Tanjungbalai. Sedangkan wilayah pesisir pantai barat terdiri dari 9 kabupaten yang berhadapan dengan Samudera Indonesia yakni kota Sibolga, kabupaten Tapteng, Tapsel, Madina, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan. Dan jumlah kecamatan dan desa diwilayah pesisir Provinsi Sumatera Utara 84 kecamatan pesisir dan 510 desa pesisir.

Potensi perikanan tangkap, lanjutnya  mencapai 841.230 ton/per tahun. Terdiri dari Selat Malaka 276.000 ribu ton pertahun dan samudera Hindia 565.000 ton per tahun. “Ini merupakan suatu potensi dan peluang besar bagi masyarakat Sumatera Utara yang mata pencahariannya sebagai nelayan,” sebut Sekda.

Pemprovsu dengan memanfaatkan potensi perikanan yang ada telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang salah satunya untuk perlindungan nelayan yaitu dengan memberikan asuransi perlindungan nelayan yang saat ini telah beranggotakan kurang lebih empat ribuan nelayan.

Namun demikian masa dirasakan berbagai tantangan seperti usaha perikanan tangkap secara umum masih didominasi usaha perikanan pantai, biaya  produksi pada usaha perikanan masih tinggi, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, kondisi infrastruktur kelautan dan perikanan yang banyak mengalami kerusakan dan kondisi ekonomi makro dan perbankan yang belum banyak menarik investor perikanan dan kelautan.

Dikatakan Sekda, bahwa wilayah Sumatera Utara secara geografis relatif dekat dengan pusat-pusat bisnis berbasis maritim di Asia Tenggara. Oleh sebab itu pembangunan pembangunan pelabuhan merupakan jantung kegiatan ekonomi maritim. Sampai saat ini terdapat 55 pelabuhan laut di Sumatera Utara yang terdiri dari 2 pelabuhan laut internasional yakni Belawan dan Kuala Tanjung.  13 pelabuhan nasional, 10 pelabuhan regional dan 30 pelabuhan lokal. Dari jumlah gerbang poros maritim barat.

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke dilaporkan bahwa pembangunan infrastruktur kawasan dan fasilitas pendukungnya  telah selesai dibangun. Namun lanjutnya pasokan listrik masih dibutuhkan kedepannya 450 MW yang saat ini masih tersedia sekitar 50 MW.

Sementara Ketua Wantimpres mengatakan bahwa kunjungan ke Provinsi Sumatera guna memperoleh masukan dari pemerintah daerah terkait perkembangan pembangunan dan kendala-kendala di daerah terutamanya dari sektor maritim dan KEK Sei Mangkei yang ada di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu program pemerintah pusat. Bapak presiden, lanjutnya ingin segala program bukan hanya wacana tetapi harus dilaksanakan. “Pak presiden itu tidak mau menerima laporan hanya dengan “katanya”, tetapi kita harus blusukan,” ujar Prof Adiningsih.

Oleh karenanya segala informasi dan masukan dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder sangat kami perlukan untuk nantinya dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden guna mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi daerah dalam rangka percepatan pembangunan di segala bidang terutama di Provinsi Sumatera Utara.

“Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah pusat guna percepatan pembangunan di negara Indonesia yang kita cintai ini dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” Sebut Adiningsih.(wol/rdn/data2) 

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Sabrina Doakan Jamaah Haji Mabrur dan Mabrurah

MEDAN, Waspada.co.id – Lantunan Sholawat Thola’al Badru ‘Alaina menyambut kepulangan jamaah haji Kloter I Debarkasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.