Breaking News
Home / Sumut / Vicon Bersama Menteri dan Kapolri, Gubsu-Kapoldasu Awasi Dana Desa di Sumut
WOL Photo
WOL Photo

Vicon Bersama Menteri dan Kapolri, Gubsu-Kapoldasu Awasi Dana Desa di Sumut

MEDAN, WOL – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw berkomitmen untuk mengawasi secara bersama penggunaan dana desa yang kini sudah memasuki akhir tahun ketiga sejak digulirkan 2015 lalu.

Hal itu diungkapkan keduanya usai mengikuti video conference (vicon) peresmian kerjasama pengawasan dana desa antara Kemendes, Kemendagri dan Polri di Mabes Polri Jakarta, melalui Mapolda Sumut, Jumat (20/10).

Awalnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo menyebutkan bahwa alokasi dana desa telah dikucurkan sebanyak Rp120 triliun sejak 2015 lalu di 74.910 desa. Angka ini terus meningkat mulai dari Rp20,8 triliun menjadi Rp46,98 triliun dan kemudian meningkat lagi di tahun ini sebesar Rp60 triliun. Selain lembaganya, ada 19 kementerian lain yang juga konsen di pembangunan desa dengan anggaran mencapai Rp560 triliun.

“Program Presiden RI dalam membangun daerah pinggiran perlu diawasi. Karena kalau salah, ini sumber petaka bagi desa. Memang banyak yang belum siap, tetapi Presiden meminta ini harus dimulai (sejak 2015 lalu),” ujar Eko dalam pemaparannya bersama Kapolri Jendreral Tito Karnavian dan Mendagri Tahjo Kumolo melalui konferensi jarak jauh dan disaksikan kepala daerah se-Indonesia.

Menurutnya dari perintah Presiden RI Joko Widodo, ada perbaikan penggunaan dan serapan anggaran dana desa, di mana pada 2015 lalu terserap 82 persen dari Rp20,8 triliun. Meningkat pada 2016 sebesar 97 persen dari Rp46,98 triliun dan pada 2017 sebesar 99,98 persen. Peningkatan ini sejalan dengan diperketatnya pengawasan terhadap efektifitas penggunaannya.

Diantaranya adalah menekankan pelaksanaan musyawarah desa (musdes) sebelum menentukan rencana apa saja yang akan dilakukan untuk menggunakan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit.

“Setiap Kepala Desa juga diwajibkan membuat baliho berisi rencana penggunan anggaran dana desa dan realisasi penggunaannya pada tahun sebelumnya. Ini juga akan kita jadikan syarat pencairan, jika laporan pertanggungjawaban diterima dan tidak ada masalah. Karena itu audit tentang ini akan massif dilakukan, kalau ada masalah kita asistensi,” katanya yang menegaskan bahwa kegaitan di desa harus dilakukan swakelola (bukan kontraktor) dan 20 persennya diperuntukkan bagi gaji pekerja proyek.

Sementara, Mendagri Tjahjo Kumolo secara singkat meminta agar pihak kepolisian ikut mengawasi terutama dalam rangka penyidikan jika ditemukan adanya masalah. Hal ini mengingat adanya fenomena belum tercapainya efisiensi, efektifitas, transparansi dan rendahnya akuntabilitas penggunaan dana desa.

“Kami berharap (pengawasan melibatkan Polri) ini bisa maksimal untuk meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan keterlibatan Polri dalam mengawasi penggunaan dana desa adalah agar kesejahteraan masyarakat di pedesaan bisa tercapai, sehingga taraf hidup bisa lebih baik.

“Aspek terpenting adalah bagaimana agar kepala desa mampu membuat program yang betul-betul sesuai kebutuhan karakteristik desa. Meyakinkan bahwa dana itu tidak bocor. Kepolisian diminta membantu dan membina, yang berarti Babinkamtibmas juga harus mampu memahami apa kebutuhan desa itu. Artinya rekan-rekan harus ikut mengawasi dan penegakan hukum menjadi upaya terakhir, jika ada penyelewengan silahkan proses, tangkap,” tegasnya menyatakan komitmen pengawasan Polri terkait penggunaan dana desa.

Check Also

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Kapolri Bakal Pecat Anak Buahnya yang ‘Cawe-Cawe’ Penyelewengan Dana Desa

  JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, akan memberikan sangsi tegas apabila anak buahnya ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.