Home / Sumut / Tunggakan PKB di Sumut capai Rp147 M

Tunggakan PKB di Sumut capai Rp147 M

MEDAN, WOL – Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mencatat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp147 miliar lebih pada tahun 2014 sehingga mengurangi pemasukan daerah.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Sumut di Medan, kemarin, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut Rajali mengatakan, tunggakan tersebut meliputi 465.640 unit kendaraan yang belum membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Untuk mobil penumpang, tercatat 28.640 unit dengan nilai pajak Rp43,418 miliar, bus 909 unit dengan nilai pajak Rp632 juta, mobil barang 17.413 unit dengan nilai pajak RpRp27 miliar, sepeda motor 418.631 unit dengan nilai pajak RpRp76,8 miliar, dan alat berat 47 unit dengan nilai pajak Rp4,2 juta.

Jika dihitung hingga tahun 2008, jumlah tunggakan PKB tersebut akan semakin besar yakni mencapai Rp587 miliar lebih dengan jumlah kendaraan mencapai 2.844.600 unit.

Menanggapi jumlah tunggakan itu, anggota Komisi C DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Sumut Saleh Bangun mempertanyakan upaya Dispenda untuk menurunkan jumlahnya minimal 50 persen.

Ia mencontohkan kemungkinan untuk memberlakukan kebijakan pemutihan pajak, pemberian insentif dengan mengurang jumlah pajak, dan insentif lain yang menarik bagi wajib pajak.

Kebijakan tersebut sangat dibutuhkan karena penerimaan yang menjadi Pendapatan Asli daerah (PAD) Sumut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Kepala Dispenda Sumut Rajali, pihaknya telah menerapkan kebijakan pemutihan pajak tersebut tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan, “Dalam kebijakan pemutihan itu, hanya 10 persen yang membayar dari 1,3 juta penunggak pajak,” katanya.

Meski demikian, Dispenda Sumut telah menyiapkan sejumlah program lain untuk meningkatkan pembayaran PKB untuk meningkatkan penerimaan daerah. Ia mencontohkan pengiriman petugas, baik dari PNS mau pun pekerja kontrakan untuk mendata pelaksanaan kewajiban pajak ke rumah warga. “Jadi, konsepnya door to door, kerjanya memang agak panjang,” katanya.

Untuk menjalankan program tersebut, Dispenda Sumut terlebih dulu akan mempertanyakan pihak pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk mendapatkan gambaran upah yang layak bagi pendata kewajiban pajak itu. “Dulu, kita sempat membuat surat melalui pos, tetapi tidak diketahui apakah suratnya sampai ke wajib pajak atau tidak,” ujar Rajali. (antara/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

 

Check Also

Tim JR-Ance Sebut Ada Bayangan Hitam Setir KPU Sumut

MEDAN, WOL – Tim tiga partai politik pengusung pasangan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: