Home / Sumut / Sumut minta BUMN dorong percepatan Sei Mangkei

Sumut minta BUMN dorong percepatan Sei Mangkei

MEDAN, WOL – Pemerintah Provinsi Sumut, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mendorong perusahaan BUMN untuk melakukan percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Permintaan itu mengacu pada belum juga rampungnya sejumlah infrastruktur yang pelaksanaannya dilakukan atau menyangkut perusahaan BUMN,  kata Sekretaris Dewan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Provinsi Sumut, Arsyad Lubis di Medan, kemarin.

Diakuinya, progres kegiatan yang direncanakan sudah  on the track  atau sedang berjalan, tetapi dinilai lambat sehingga tetap molor dari jadwal.  Perlu percepatan dari seluruh perusahaan BUMN yang terlibat agar target-target yang disepakati terwujud. Untuk itu, kami berharap, Menteri BUMN mengingatkan dan mendorong peningkatan sinergitas perusahaan BUMN yang terlibat dalam KEK Sei Mangkei, katanya.

Perusahaaan BUMN yang harus didorong untuk bersinergi menyukseskan KEK Sei Mangkei antara lain PTPN III, PT PLN dan PT Pertagas Niaga. Apalagi, peningkatan sinergitas antarperusahaan BUMN itu sudan ditegaskan Menteri BUMN saat Presiden Joko Widodo meresmikan KEK itu.

Dia menyebutkan, untuk proyek PLN misalnya, perusahaan itu belum bisa memenuhi target menambah pasokan listrik 10 MW sesuai jadwal. Konidi itu akibat pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 17,5 km oleh PT Harkat Sejahtera yang ditargetkan paling lambat Minggu kedua Februari 2015, molor menjadi paling cepat 11 Maret 2015.

Molornya pembangunan itu karena ada progres pekerjaan yang masih tersisa 0,6 -0,7 km akibat ada penolakan dari masyarakat dengan meminta ganti rugi. Kemudian, penetapan tarif listrik dari Pemerintah Kabupaten Simalungun yang ditargetkan paling lambat 26 Februari 2015, juga mundur menjadi April 2015.

Kondisi itu akibat hingga kini PTPN III belum menyampaikan permohonan penetapan tarif listrik ke Pemkab Simalungun. Menurut Arsyad yang juga Kepala Bappeda Sumut itu, target pembangunan yang molor lainnya adalah pembangunan jalan rigid beton sepanjang 6 km oleh PTPN III untuk melayani PT Unilever yang dijadwalkan mulai konstruksi pada awal Maret 2015.

Molornya pembanngunan itu dipastikan karena hingga dewasa ini PTPN III baru melaksanakan proses pelelangan pengerjaan proyek tersebut.  Kami berharap Menteri BUMN mendorong perusahaan BUMN mempercepat proyek di Sei Mangkei, meski dalam rapat bersama di Sei Mangkei Rabu, 4 Maret telah dilaksanakan pembahasan target penyelesaian pembangunan infrastruktur KEK Sei Mangkei itu,  katanya.

Rapat tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan Sei Mangkei mulai jajaran Bappeda Sumut, Simalungun, Batubara, Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Sekretariat Dewan Nasional KEK, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun, Sekretaris Administrator KEK Sei Mangkei, Manajer KEK Sei Mangkei (PTPN III) PT.KAI dan lainnya.

Divisi Manejemen Informasi Sekretariat Dewan Nasional Untuk KEK, Bambang Wijarnako yang dikonfirmasi, mengakui pertemuan dan adanya kendala penyelesaian proyek pembangunan di KEK Sei Mangkei itu.  Sesuai ketentuan dan termasuk arahan Presiden, pembangunan infrastruktutr di kEK yang harus dicapai dalam dua tahun , tidak hanya di dalam kawasan tetapi juga berkaitan dengan pelabuhan dan kawasan Industri Kuala Tanjung dimana keduanya harus terintegrasi.

Integrasi itu harus dicapai dua tahun setelah peresmian KEK. Tetapi hasil tinjauan dan laporan, saat ini beberapa proyek yang sudah ditargetkan sebelumnya justru belum terealisasi sampai sekarang terutama berkaitan dengan listrik dan infrastruktur jalan, katanya.

Dia mengakui, hambatan terwujudnya program itu sesuai target karena ada kendala yang di luar dugaan dan diperlukannya proses panjang untuk melakukan tender/pengadaan dan pengambilan kebijakan lainnya.

Persoalan lahan untuk tiang listrik sepanjang 700 meter dari total 17,5 kilomter di Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, misalnya mendapat penolakan dari masyarakat dengan meminta ganti rugi.

.Meski menggunakan lahan bekas tiang PLN, masyarakat mengajukan beberapa syarat kepada PT Harkat Sejahtera selaku pihak ketiga yang akan menyuplai listrik ke Sei Mangke jika ingin menggunakan atau melewati lahan itu.  Diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan sehingga Maret bisa selesai, katanya.

Sedangkan dari sisi infrastruktur, hingga sekarang jalan menuju PT Unilever belum juga dibangun karena prosesnya ternyata harus terintegrasi dengan bangunan jalan lainnya yang prosesnya harus melalui tender terlebih dahulu.

Informasi yang kami peroleh, tendernya baru selesai minggu lalu. Dengan masa pelaksanaan tender hingga konstruksi tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi pasti molor dari jadwal,  katanya.

Soal armada pemadam kebakaran dan truk sampa hingga sekarang, PTPN III selaku pengelola diakuinya belum juga menyediakan karena juga harus melalui proses pengadaan. Akibatnya, mobil pemadam dan truk sampah yang ada di kawasan tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah kabupaten setempat.  Mudah-mudahan dengan pertemuan Rabu yang juga menyepakati percepatan, proyek itu tidak molor lagi,  katanya.

Editor: SASTROY BANGUN
(dat06/antara)

Check Also

DPRD: Pelaksana Proyek Underpass Titi Kuning Tidak Profesional

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong, menyebutkan longsornya kontruksi proyek Underpass ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: