_
Home / Sumut / SMSI: ASN di Pemprovsu Tidak Boleh Gaptek
foto: istimewa

SMSI: ASN di Pemprovsu Tidak Boleh Gaptek

MEDAN, Waspada.co.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) di era milenial saat ini tidak boleh gagap teknologi atau gaptek. Hal ini patut digarisbawahi dan menjadi perhatian para kepala daerah, termasuk Gubernur Sumut (Gubsu).

“Di era revolusi industri 4.0, saat ini birokrat terutama para pamong muda harus melek teknologi dan mengikuti perkembangan teknologi informatika,” tegas Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut, Ir Zulfikar Tanjung, Minggu (28/7).

Dalam diskusi terbatas Forum Intelektual Eksakta Sumut di Medan, Zulfikar yang juga Seksi Pempolkam PWI Sumut mengharapkan Gubsu juga mempertimbangkan aspek ini dalam reposisi jabatan Pemprovsu, terutama tingkat teknis seperti eselon 3 dan 4.

“Janganlah Gubsu menempatkan ASN yang gaptek pada posisi-posisi penting kalau Sumut mau bermartabat. Kalau birokrat muda tidak boleh ada istilah gaptek, itu untuk generasi sepuh. Kalau tidak mengerti atau gaptek, bagaimana menggunakan teknologi, termasuk memahami media siber?!” ujarnya bertanya.

Sebab itu, lanjutnya, semua birokrat muda harus melek teknologi dan paham perkembangan terkini. Harus paham perubahan teknologi juga membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government (e-government).

Dengan penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan membuat ASN dapat memenuhi empat tuntutan masyarakat ke depan. Pertama menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi.

Kedua, penerapan open government di mana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dirasakan masyarakat luas. Selanjutnya, big data driven policy di mana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintah.

Melalui pemanfaatan big data, pemerintah dapat menangkap aspirasi masyarakat serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terakhir, cultural shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman.

“Budaya melayani dilakukan karena tuntutan zaman. Para ASN harus memposisikan layanan modern kepada sektor swasta, kalau ASN tidak memberikan yang terbaik, ASN bisa bangkrut atau dipecat, artinya culture shifting menunjuk ASN untuk selalu memberikan yang terbaik,” sebut Zulfikar lagi.

Jadi jelas bahwa pemerintah harus memacu kecepatan peningkatan kualitas untuk pembentukan generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia. Generasi ini juga diharapkan dapat mengantisipasi tantangan disrupsi era revolusi industri 4.0. (wol/aa/data2)

Editor: M AGUS UTAMA

适适

Check Also

Dijaga 30Ribu Tentara & Polisi, Media Asing Soroti Ketatnya Pengamanan Pelantikan Jokowi-Ma’ruf

Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo hari ini dilantik sebagai presiden Republik Indonesia periode kedua bersama ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.