Home / Sumut / Sakhyan Asmara Desak KPK Tinjau Penetapan 38 Tersangka ‘Uang Ketok’
Dr H Sakhyan Asmara MSP. (WOL Photo/Ega Ibra)

Sakhyan Asmara Desak KPK Tinjau Penetapan 38 Tersangka ‘Uang Ketok’

MEDAN, WOL – Penetapan 38 orang tersangka baru kasus suap anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang dikenal dengan ‘uang ketok’ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai pandangan miring para kalangan di Sumut.

Pakar Kebijakan Publik, Dr H Sakhyan Asmara MSP, menyebutkan KPK perlu ditinjau lagi atau diteliti kembali terkait penetapan 38 tersangka kasus uang ketok DPRD Sumut tersebut. “Karena saya mendapat informasi ada yang ditetapkan tersangka oleh KPK, padahal orang tersebut tidak pernah menerima uang ketok itu,” ujar Sakhyan kepada Waspada Online, Selasa (3/4).

Sakhyan, juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” (STIK-P) Medan, mengaku prihatin atas informasi tersebut. Kalau hal ini terjadi, maka menjadi pukulan berat bagi lembaga anti-rasuah tersebut.

“Kita prihatin atas hal ini, ini pukulan telak bagi masyarakat dan KPK, jangan hanya sekedar penetapan 38 tersangka, seakan-akan tidak berdampak apa-apa. Harus hati-hati dong, ini menyangkut citra Sumut, institusi kelembagaan, apalagi reputasi anggota dewan itu yang sebenarnya betul-betul tidak menerima uang ketok tersebut,” kata Sakhyan.

Lebih jauh, Sakhyan memaparkan fenomena kebijakan publik, proses penetapan APBD dan juga RAPBD ataupun perubahan-perubahan serta penetapan peraturan daerah di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia masih sama, yaitu pemerintah daerah, gubernur mengajukan rancangan dibahas anggota dewan, disidang, ada intrupsi, dan ada bargaining.

“Di kabupaten/kota juga begitu. Terkadang mengalami jalan buntu, ada skorsing, kemudian terjadi pendekatan-pendekatan oleh pemerintah dengan para anggota dewan, itu namanya peristiwa politik. Lalu kalau itu diimbangi iming-iming atau pemberian honor atau kue, jumlahnya besar dan terkesan dipaksakan bisa jadi gratifikasi,” ujarnya.

Tetapi kalau jumlah kecil, lanjutnya, seperti Rp10 juta misalnya, itu sebenarnya tidak tergolong gratifikasi. “Saya melihat dalam perspektif kebijakan publik, hal tersebut terjadi di mana-mana dan penetapan 38 tersangka oleh KPK itu tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui KPK telah menetapkan 38 mantan dan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka kasus suap uang ketok anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Hal tersebut tertuang dalam surat KPK yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut yang bernomor B/227/DIK.00/23/03/2018.

Ke 38 para anggota dan mantan anggota DPRD Sumut tersebut adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie.

Kemudian Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring.

Selanjutnya Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. (wol/rdn/data1)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Polwan Bagi-bagi Buah Saat Demo Mahasiswa IMM

MEDAN, Waspada.co.id – Aparat kepolisian dari Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru melakukan pengamanan aksi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: