Breaking News
Home / Sumut / Pergantian 14 Ketua DPC Gerindra Sumut Sarat Kepentingan
Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Parlinsyah Harahap
Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Parlinsyah Harahap

Pergantian 14 Ketua DPC Gerindra Sumut Sarat Kepentingan

MEDAN, WOL – Pernyataan Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu, dinilai ‘mengkambinghitamkan’ SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum Prabowo Subianto agar ia lepas dari konflik politik pergantian 14 Ketua DPC.

Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Parlinsyah Harahap, mengatakan mantan Dirut Bank Sumut itu terkesan cuci tangan dengan apa yang telah dilakukannya terhadap 14 Ketua DPC Gerindra. Seharusnya, Gus Irawan berjiwa besar menjelaskan apa penyebab terjadinya konflik internal partai kepala burung garuda tersebut.

“Bukan hanya 14 Ketua DPC yang merasakan dampaknya, namun sejumlah kader partai yang telah mengikuti pendidikan politik di Hambalang juga menjadi korban. Kondisi ini bakal bisa membuat suara Partai Gerindra di Sumut tergerus di pilkada serentak 2018 maupun pileg serta Pilpres 2019. Kejadian Pilpres 2014 akan bisa terulang kembali di Sumut,” ujar Parlinsyah Harahap.

Ditambahkan, dirinya juga sudah apatis dengan kondisi Partai Gerindra di Sumut yang dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu.

“Saya sudah apatis. Mungkin Pileg 2019 saya tidak mencalonkan lagi sebagai anggota dewan,” cetusnya di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (7/11).

Menurutnya, pergantian 14 Ketua DPC Gerindra di Sumut sarat dengan kepentingan pribadi. Jika surat edaran (SE) menyebabkan 14 Ketua DPC itu diganti sebagai alasan Gus Irawan, kata Parlinsyah, sangat tidak masuk akal.

“Anggota DPRD kabupaten/kota harus jadi pengurus DPC, anggota DPRD provinsi harus jadi pengurus DPD, ya harusnya anggota DPR RI jadi pengurus DPP, apa dia sadar itu? Ia harusnya di DPP, ini dia masih di Sumut, ada apa? tidak sesuaikan?” tutur Parlinsyah.

Masih kata mantan Ketua DPC Gerindra Paluta, harusnya SE yang dikeluarkan itu melihat kondisi kepengurusan partai secara global, tidak sepenggal-sepenggal seperti ini. “Apalagi ini menjelang pilkada serentak. Kan aneh,” sebutnya.

Berdasarkan AD/ART partai, kata Parlinsyah, komposisi kepengurusan tidak mewajibkan posisi kader yang duduk di DPRD kabupaten kota harus menjadi pengurus DPC, begitu juga dengan posisi kader di DPRD Provinsi.

“Peraturan jangan tumpang tindih. Ini partai, bukan perusahaan milik pribadi,” cetusnya.

Parlinsyah juga merasa prihatin dengan kader-kader partai yang sudah dilatih di Hambalang. Akibat dari pergantian 14 Ketua DPC ini, mereka para kader terbaik hambalang dipensiunkan dari kepengurusan partai.

Seperti Bendahara DPC Gerindra Paluta, Hakimmuddin Hasibuan dan Sekretaris Safwan Siregar. Kedua kader ini adalah lulusan terbaik Hambalang. “Mereka cuma jadi penasehat di DPC Paluta. Mereka ini lulusan terbaik Hambalang,” kata Parlinsyah.

Apa yang terjadi pada 14 Ketua DPC Gerindra semuanya akibat komunikasi yang tidak baik. Dan itu ada pada Gus Irawan Pasaribu.

Informasi diperoleh juga menyebutkan bahwa pergantian 14 Ketua DPC bukan merupakan hasil rakorda di Medan Februari lalu, melainkan inisiatif pribadi dari Gus Irawan Pasaribu.(wol/rdn/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

WOL Photo/Ilham

Tim Jibom dan Jihandak Temukan Benda Mencurigakan di Bundaran Jalan Juanda

MEDAN, WOL – Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimobdasu bersama Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) TNI, mengamankan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.