_
Home / Sumut / Pemprovsu Lamban Selesaikan Kebijakan Pembebasan Lahan

Pemprovsu Lamban Selesaikan Kebijakan Pembebasan Lahan

MEDAN, WOL – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkesan kurang menyiapkan berbagai aturan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol rute Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi. Hal itu terlihat dari lambannya pemerintah dalam menyelesaikan proses pembebasan lahan.

Padahal kontraktor sudah mulai mengerjakan konstruksi jalan tol yang bertujuan untuk memperlancar arus transportasi di Sumut tersebut.

“Jadi sebenarnya apa kebijakan yang sudah dilakukan Pemprovsu untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan tol ini? Masalah utama pembangunan tol itu adalah pembebasan lahan. Seharusnya ada kebijakan untuk mempermudah pembebasan,” kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara Guntur Manurung, Jumat (28/8).

Kondisi itu juga menjadi penghambat dalam pembangunan jalur kereta api dari lokasi KEK Sei Mangke di Kabupaten Simalungun menuju pelabuhan yang akan dibangun di kawasan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara.

“Kegiatannya juga terhenti karena hambatan pembebasan lahan,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Oleh karena itu, ia meminta Pemrpvsu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikasi bagi lahan yang dikuasai warga yang akan dibangun jalan tol. Sertifikasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan tim Percepatan Pembebasan Tanah (P2T) untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan untuk membangun jalan tol itu.

“Tim P2T tidak mungkin memberikan ganti rugi untuk lahan yang tidak bersertifikat,” ujar Guntur.(wol/cza/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

PDIP Raih Kursi Terbanyak DPRD Sumut Periode 2019-2024

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemilu Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.