_
Home / Sumut / Pemprovsu Kembali Lakukan Pemutihan Denda PKB dan BBNKB
Foto: Ilustrasi

Pemprovsu Kembali Lakukan Pemutihan Denda PKB dan BBNKB

MEDAN, WOL – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut kembali melaksanakan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Manurut Kabid Pajak Kendaraan Bermotor BPPRD Sumut Victor Lumbanraja, dalam program ini biaya pokok BBNKB dan denda PKB ditiadakan (dihapus). “Semua persiapan telah dilakukan, termasuk informasi teknologi (IT) dan sosialisasi, jadi tinggal pelaksanaannya yang dimulai besok di seluruh sentra pelayanan se Sumut,” ujarnya.

Viktor menjelaskan, pelaksanaan program ini diberlakukan tanpa menambah jam kerja kerja, karena program dilaksanakan selama sebulan. Berbeda dari program sebelumnya pada akhir 2017 yang hanya dilakukan dua minggu.

“Sebelumnya kan kita tambah jam kerja karena cuma dua minggu saja dibuka. Sekarang ini karena sebulan, mulai 9 April sampai 9 Mei, jam kerja ya normal saja seperti pelayanan selama ini,” katanya.

Untuk target pendapatan dari program keringanan pembayaran PKB tersebut, diungkapkannya mencapai Rp 200 miliar dari 1,8 juta unit kendaraan yang telah disensus. “Program ini juga sudah kita sosialisasikan bersamaan saat sensus kemarin. Jadi kami harapkan mereka datang dan memanfaatkan program ini,” kata Victor.

Apalagi, kata Victor, program keringanan PKB dan BBNKB kali ini tidak hanya untuk pribadi, juga diberlakukan untuk kendaraan plat kuning dan plat merah.

“Ruang lingkup tahun lalu kan hanya menyasar plat hitam. Nah sekarang kita perluas dengan plat kuning dan plat merah. Dan yang diringankan itu penghapusan denda dan BBNKB kedua (kendaraan bekas), ujarnya.

Jika target pendapatan tidak tercapai, Victor menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan instrumen untuk razia terpadu dan datang langsung ke lokasi pemilik kendaraan sesuai data sensus yang telah dilakukan.

“Kita sudah kasih keringanan tidak datang juga. Padahal saat sensus kepemilikan kendaraan merasa berat untuk membayar denda dan memohon dilakukan keringanan. Jadi harusnya ini dimanfaatkan benar-benar oleh masyarakat,” pungkasnya.(wol/data2)

Editor: RIDIN

Check Also

Penertiban Rumah di Gedung Warenhuis Diwarnai Aksi Bugil

MEDAN, Waspada.co.id – Tim Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menertibkan bangunan yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.