Home / Sumut / Pemprovsu dan Balai Bahasa Sosialisasikan Perda No 8 Tahun 2017
WOL Photo
WOL Photo

Pemprovsu dan Balai Bahasa Sosialisasikan Perda No 8 Tahun 2017

MEDAN, WOL – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan di Indonesia.

“Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, namun bahasa daerah tetap dilestarikan serta bahasa asing juga tetap dipelajari,” ujar Plt Sekda Provsu, Ir Ibnu S Hutomo.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Ir Ibnu S Hutomo MM, pada Acara Pembukaan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 di Aula Binagraha, Medan, Kamis (30/11).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah Sudah Sempurna Sesuai Dengan Ejaan Yang Disempurnakan. “Banyak yang bangga menggunakan bahasa asing padahal Bahasa Indonesia telah lengkap,” ujarnya.

Sekdaprovsu mengatakan agar narasumber yang berasal dari Kementerian Pendidikan RI diwakili Badan Bahasa dapat menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya dan peserta diharapkan berperan aktif. “Jadikan Bahasa Indonesia Raja di Negeri Sendiri.”

Sekdaprovsu mengharapkan dengan diadakannya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik.

Kepala Balai Bahasa Sumut, Dr Hj Tengku Syarfina M Hum, dikatakan sesuai dengan Pasal Perda No 8 Tahun 2017 diantaranya dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam bahasa produk hukum daerah, dokumentasi resmi daerah, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, dalam forum yang bersifat nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, komplek perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Selain itu Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, serta dalam informasi melalui media massa.

“Sesuai dengan Pasal 18 bahwa lembaga atau institusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dikenakan sanksi berupa pertama lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan publik dan pencabutan sementara izin. Sanksi administratif ini diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan pimpinan SKPD yang berwenang,” tukasnya.

Sosialisasi diisi dengan pemaparan Kepala Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Prof Dadang Sunendar, Prof Khairil Ansari, akademisi Unimed, dan Anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy ST MT.(wol/rdn/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Peringati 60 Tahun Hubungan Indonesia-Jepang, Jokowi dan Abe adakan pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN. (Foto: Laily Rachev/Biro Pres Setpres)

Peringati Hubungan 60 Tahun Indonesia-Jepang, Menko PMK Dampingi Presiden Jokowi Bertemu PM Abe

  MANILA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT ASEAN ke-31 di Manila, ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.