Home / Sumut / Pemko Tanjungbalai Teken Kesepakatan Bidang Hukum dan Tata Usaha Negara
WOL Photo/Ist
WOL Photo/Ist

Pemko Tanjungbalai Teken Kesepakatan Bidang Hukum dan Tata Usaha Negara

TANJUNGBALAI, WOL – Pemko Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menandatangani kesepakatan bersama bidang hukum dan tata usaha negara dengan Kejari Tanjungbalai, Asahan

Kerja sama yang dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan Tupoksi pada masing-masing OPD dilingkungan Pemko Tanjungbalai dalam melayani masyarakat dan mensukseskan program-program pembangunan yang telah disusun dalam RPJMD Kota Tanjungbalai.

Sehingga nantinya dalam pelaksanaan tugas dan amanah yang diemban terhindar dari perbuatan melawan hukum Pemko Tanjungbalai melalui BPKPAD bersama bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejari Tanjungbalai-Asahan.

Acara yang dilaksanakan di Aula I Kantor wali kota, disaksikan langsung Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial SH MH didampingi Wakil Wali Kota, Drs H Ismail, Rabu (6/12).

Dalam penandatanganan Kesepakatan tersebut langsung ditandatangani Kajari Tanjungbalai, Zullikar Tanjung SH MH dengan Kepala BPKPAD Tanjungbalai,  Irwan Sakti Nasution.

Acara yang diawali dengan Paparan Kajari Tanjungbalai Zullikar Tanjung tentang ” Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Upaya Penegakan hukum Preventif  dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)”.

Kajari Tanjungbalai, Zullikar Tanjung, menyampaikan peran JPN dalam Upaya Pendampingan hukum kepada Pemerintah dalam hal ini Pemko Tanjungbalai.

“Peran JPN yang merupakan bagian dari bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan yakni memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara (Datun-red) kepada anggota masyarakat yang membutuhkan dan hal ini gratis bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Zullikar Tanjung juga menambahkan lahirnya TP4D merubah paradigma dalam penanganan perkara korupsi. Artinya TP4D berperan dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah sehingga tidak lagi takut terhadap kriminalisasi pada pelaksanaan program kerja dan kegiatan di instansi pemerintah sehingga membangun stigma menjauhi tindak pidana korupsi.

Syahrial, berharap apa yang telah disampaikan Kajari Tanjungbalai pada pertemuan ini dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan sesuai harapan.

“Perlu saya sampaikan, pelaksanaan program kerja kita dimasing-masing OPD tidak perlu takut lagi. Kejari tanjungbalai dalam hal ini telah membuka lebar pintu untuk membantu Pemko Tanjungbalai dalam pendampingan masalah hukum dalam pelaksanaan program kerja mulai dari perencanaan hingga selesainya kegiatan,” terangnya.

Tujuan kesepakatan ini dibuat selain untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, juga sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum khususnya bidang DATUN yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan daerah.

“Saya berharap melalui kerjasama ini dapat dilakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat untuk lebih taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak daerah,” pungkasnya. (wol/lvz)

Editor: Agus Utama

Check Also

Yusrizal alias Rizal (37) dan istri Nova Devianti Br Tarigan berfoto dengan almarhumah Putri Meutia (20 bulan) semasa hidupnya. (WOL Photo/Gacok)

Sopir Truk ‘Maut’ Dinas PU Tewaskan Mutia Tidak Ditahan

MEDAN, WOL – Sopir truk Dinas PU Medan, menabrak pengendara sepeda motor, satu kritis dan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.