_
Home / Sumut / Pemkab/Pemkot di Sumut Diimbau Tingkatkan Kinerja
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Pemkab/Pemkot di Sumut Diimbau Tingkatkan Kinerja

MEDAN, Waspada.co.id – Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) diharapkan terus meningkatkan kinerja dari sebelumnya dalam membangun daerah. Sehingga ke depan, Sumut berubah menjadi lebih baik lagi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi ketika membuka Pra-Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se-Sumut Tahun 2019 di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (22/8).

“Saya ingin Sumut ini berubah, tak ada niat saya yang lain. Kita harus bersama menyamakan aturan mainnya, karena saya juga tak bisa terlalu banyak campuri wewenang kabupaten/kota, seharusnya misi kita sama untuk menyejahterakan rakyat Sumut,” ucap Gubernur.

“Saya sedang menyesuaikan dengan keadaan Sumut yang sedang berat, saya sudah sampaikan kepada OPD, saya ingin begini dan begitu, implementasinya harus jelas, muaranya adalah pendapatan daerah harus naik, saat ini pendapatan daerah Rp12 triliun. Untuk itu, gunakanlah jabatan sebagai alat untuk berbuat,” terang Edy.

Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun, menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan validasi Tim Teknis Nasional Kinerja Pemerintah Daerah 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2017 adalah Pemprovsu meraih skor 2,7835 termasuk kelompok prestasi Penilaian Tinggi (T) yang menduduki peringkat 20 dari 34 provinsi.

Lalu, empat Pemkab/Pemko sangat tinggi adalah Kabupaten Deliserdang (skor LPPD 3,0189), Pemkab Humbang Hasudutan (3,0004), Pemkab Samosir (3,0033), dan Pemko Tebingtinggi (3,0020). Kegiatan evaluasi dilakukan sesuai UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut, Yono Andi Atmoko, mengatakan bahwa Pra-EKPPD ini sangat penting saat tim evaluasi agar bisa selesai tepat waktu, karena seharusnya LPPD itu diselesaikan paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam kesempatan tersebut, Yono Andi juga memuji hasil audit BPK terakhir.

“Dari 34 kabupaten/kota yang ada di Sumut, sudah 17 laporan keuangannya yang mendapatkan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara,” puji Yono. (wol/aa/data1)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Polisi Kantongi Identitas “Pemain” Uang Rp1,6 M Milik Pemprovsu

MEDAN, Waspada.co.id – Misteri hilangnya uang senilai Rp1,6 miliar di Parkiran Kantor Gubernur Sumatera Utara, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.