_
Home / Sumut / Pembangunan Sebuah Negara Sangat Tergantung Kontribusi Perempuan
Foto: Waspada.co.id

Pembangunan Sebuah Negara Sangat Tergantung Kontribusi Perempuan

Beijing Platform For Action
Kemudian muncul Beijing Platform for Action (Landasan Aksi Bejing) yang dihasilkan dari UN Women Conference tahun 1995 di Beijing. Landasan Aksi ini berhasil mengidentifikasi 12 area kritis perempuan (Women Critical Areas) yang sangat menghambat kemajuan kaum perempuan sehingga perlu berbagai upaya untuk mengatasinya.

WOL Photo

Ketentuan tersebut merupakan dua dari sekian banyak aturan internasional yang mengatur tentang hak-hak perempuan yang harus terus menerus diperjuangkan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Terkait dengan anak, dasar hukum penting yang melandasi pembangunan anak adalah Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Undang – Undang Perlindungan Anak
Tiga belas tahun kemudian, Indonesia memiliki undang-undang yang cukup komprehensif yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini merupakan payung hukum yang sangat kuat untuk menjamin hak anak dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air,”harapnya

Berbagai aturan hukum nasional yang mengatur tentang perempuan dan anak kemudian banyak bermunculan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU Perlindungan Anak, dan lain-lain.

WOL Photo

Peraturan-peraturan tersebut diciptakan untuk menjamin kesejahtaraan dan perlindungan perempuan dan anak. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka apakah perempuan dan anak sudah terjamin kehidupan dan tumbuh kembangnya, sudah dipenuhi hak-haknya, sudah terlepas dari diskrimasi, jauh dari berbagai kasus seperti kekerasan, bullying, trafficking, dan lain-lain?

Jika dilihat dari kondisi dan situasi perempuan dan anak di Indonesia, kaum perempuan dan anak masih banyak mengalami kasus-kasus kekerasan. Menurut hasi survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilaksanakan oleh KPPPA bekerjasama dengan BPS diperoleh gambaran bahwa untuk perempuan antara lain adalah 1 dari 3 perempuan usia 15-64 mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka; 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan selama hidup mereka, dan 2 dari 5 perempuan yang belum menikah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka,”terangnya.(wol/data2)

Editor: RIDIN

Check Also

Edy Rahmayadi : Sumut Maju Jika Perempuan dan Anak Sejahtera

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan bahwa Sumut akan maju jika ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: