Breaking News
Home / Sumut / Pelatihan Aplikasi Kurikulum di Langkat dan Binjai Terus Jadi Sorotan
Istimewa
Istimewa

Pelatihan Aplikasi Kurikulum di Langkat dan Binjai Terus Jadi Sorotan

MEDAN, WOL – Pelatihan Aplikasi Kurikulum 2013 (K 13)  yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat dan Disdik Kotamadya Binjai terus menjadi sorotan para kalangan di Sumatera Utara karena dinilai tidak melanggar aturan dengan mengutaip uang dari para guru dan menggunakan dana BOS.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pelayanan Publik Sumatera Utara ( LKPPSU) Joharis Lubis, mangatakan Pelatihan Aplikasi K13 di Langkat dan Binjai tersebut adalah proyek akal-akalan yang intinya mengeruk uang demi keuntungan di kalangan para pejabat di dua Disdik tersebut.

“Kurikulum 2013 tidak ada berhubungan dengan aplikasi, di kurikulum itu ada bagaimana guru itu mengajarkannya, bagaimana membangkitkan daya dan semangat anak itu belajar, bagaimana guru sebagai pemotivator bisa memotivasi anak supaya belajar,  di kurikulum 2013 itu sudah ada. Jadi untuk apa aplikasi, itu hanya akal-akalan saja,” ujar Joharis Lubis.

Manurut Joharis, semua yang berhubungan dengan program aplikasi elektronik di pemerintahan di Sumatera Utara harus diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsdi (KPK).” Contoh e-samsat sumut paten, e-budgeting dan lainnya di Pemprovsu, itu semua diawasai oleh KPK,” kata Joharis.

Lanjut Joharis, kalaupun ada program aplikasi yang dibentuk oleh Disdik  Langkat dan Disdik Binjai, seperti aplikasi penerimaan siswa online, pengangkatan kepala sekolah online dan aplikasi pengumuman nilai siswa, itu bisa saja dilakukan tetapi harus terpusat.

“Dasar hukumnya harus jelas, apakah DPRD sudah setuju soal itu, apakah ada Perbub ( Peraturan Bupati), apakah ada peraturan keuangan di situ,” tanya Joharis.

Joharis menyebutkan jangan kurikulum 2013 jadi jadikan sebagai alat untuk mengakal-ngakali guru apalagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendapatkan keuntungan. “Kalaupun ada pelatihan bagi para guru untuk lebih mengatahui teknologi informasi  itu boleh, tetapi harus melibatkan pihak-pihak penegak hukum TP4D atau KPK.

Jadi kita minta KPK agar mengusut proyek pelatihan aplikasi K 13 di Disdik Binjai dan Langkat itu karena ada dugaan korupsi terstruktur. Termasuk sistem kanaiakan pangkat para pejabat di Disdik Langkat dan Binjai yang tidak pernah terbuka, dan kepala sekolah dan kepala dinas di Binjai dan Langkat paling banyak tersangka korupsi, ” pungkas Joharis.

Seperti dikatahui baru-baru ini ada dugaan prakterk pungli  yang dilakuakan para pejabat di Disdik Langkat denmgan mengutif dana kepada para guru yang ikut dalam Pelatihan Aplikasi Kurikulum 2013  di Unit Palaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

Para guru SD yang mengajar di kawasan tersebut diwajibkan untuk mengikuti palatihan aplikasi kurikulum tahun 2013 dengan dikenakan biaya pelatihan sebesar Rp 2  juta setiap sekolah dan angka tersebut dibagi dengan jumlah guru yang ikut pelatihan.

Dalam surat pernyataan  tertara, pelatihan aplikasi kurikulum tahun 2013 dilakukan oleh pihak swasta di Kecamatan Binjai pada tanggal 9 sampai dengan  10 Februari 2017.

Pelatihan Aplikasi Kurikulum 2013 juga dilakukan  di Unit Palaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Binjai Timur Kodya Binjai pada 10 Februari 2017 . Sekolah yang gurunya ikut pelatihan dikanakan biaya Rp 15 .000 per siwa yang diambil dari dana BOS. (wol/ rdn/data1)

Check Also

foto: realmadrid

Madrid Dominasi Skuad FIFPro World XI

ZURICH, WOL – FIFPro resmi mengumumkan nama-nama pemain yang dinominasikan untuk masuk skuad FIFPro World ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.