_
Home / Sumut / Oktober, Batas OPD Pemprovsu Selesaikan Inventarisir Aset
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Oktober, Batas OPD Pemprovsu Selesaikan Inventarisir Aset

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah, memberikan tenggat hingga Oktober 2019 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyelesaikan inventarisir aset Pemprovsu, baik aset bergerak maupun tidak.

Hal itu disampaikan Wagubsu saat memimpin rapat penertiban dan pengamanan barang Pemprovsu, BUMD Sumut bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut di Kantor Gubernur, Medan, Kamis (4/7). Rapat dihadiri seluruh pimpinan OPD dan jajaran Direksi BUMD Pemprovsu.

“Kita memberitahukan kepada jajaran OPD batas waktu (tenggat) untuk menyelesaikan daftar inventaris aset, karena kalau tidak diberi batas waktu kapan harus diselesaikan atau dipertanggungjawabkan, maka tidak tahu kapan diselesaikan,” ujar Wagub atau akrab disapa Ijeck.

Dikatakan, di bulan Oktober nanti akan dibentuk tim yang akan mendatangi setiap OPD untuk melihat daftar aset yang sudah diinventarisir. Bagi OPD yang tidak menyelesaikan daftar inventaris asetnya, akan diberi catatan khusus.

“Ke depan catatan tersebut bisa digunakan sebagai bahan penilaian atau pertimbangan untuk promosi jabatan pimpinan OPD yang bersangkutan,” ujar Musa.

Menurut Ijeck, aset haruslah dipertahankan, bahkan bertambah, bukan malah berkurang. Karena itu, usai rapat, seluruh OPD dan BUMD Sumut harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPN Sumut untuk menyelesaikan permasalahan aset.

Seperti aset tanah harus memiliki legalitas. Banyak tanah pemerintah yang tidak memiliki sertifikat. Keadaan tersebut harus diselesaikan, lantaran semakin hari, tanah semakin dibutuhkan oleh manusia. Apalagi nilai ekonominya semakin tinggi.

“Untuk itu penertiban aset harus dilakukan agar ke depan tidak menjadi masalah bagi Pemprov Sumut. Kita tidak mau ke depan masalah tanah aset pemerintah ini menjadi masalah,” ujarnya.

Kakanwil BPN Sumut, Bambang Priono, mengatakan sertifikasi aset harus dikerjakan dengan cepat. Untuk sertifikat aset pemerintah paling lama dua bulan. Bambang juga berpesan agar OPD dan BUMD bekerja sama dengan pihaknya dalam hal menyelesaikan administrasi sertifikat aset secara cepat.

“Ayo kita sama-sama, saya bisa sukseskan sertifikasi ini kalau bapak dan ibu semuanya jalan, kalau bukan kita yang urus, siapa lagi?” katanya. (wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Polisi Kantongi Identitas “Pemain” Uang Rp1,6 M Milik Pemprovsu

MEDAN, Waspada.co.id – Misteri hilangnya uang senilai Rp1,6 miliar di Parkiran Kantor Gubernur Sumatera Utara, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.