Newsticker
WOL / Sumut / LSM Peka Minta Penegak Hukum Usut LKPJ Bupati Langkat Tahun 2016
foto: istimewa
foto: istimewa

LSM Peka Minta Penegak Hukum Usut LKPJ Bupati Langkat Tahun 2016

Benner-Erry

MEDAN, WOL – DPD LSM Perjuangan Keadilan (Peka) Provinsi Sumatera Utara minta pihak yang berwajib memeriksa Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda dan Bupati Langkat terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Bupati Langkat Tahun Anggaran 2016 karena terkesan asal jadi dan abal-abal dan dinilai telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Di sini kami mencurigai terjadinya tindak korupsi pada LKPJ Bupati Langkat tahun 2016,” ungkap Agustinus Riza Kaban selaku Ketua DPD LSM Perjuangan Keadilan, Minggu (14/5).

Riza menuturkan, pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 65 Ayat D sangat jelas bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pada Pasal 67 Ayat B Kewajiban Kepala Daerah menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang – undangan, Ayat E melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

“Jadi jelas dalam hal ini sangatlah wajar Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH, untuk dipertanyakan soal Laporan Keterangan Pertanggung Jawabannya Tahun 2016 kembali sebagai Bupati Langkat, karena dinilai cacat hukum dan telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Langkat melalui Sidang Paripurna Istimewa,” tuturnya.

Dalam hal ini, sambung Riza, diduga Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda serta Bupati Langkat dengan sengaja memberikan LKPJ Tahun 2016 yang asal jadi untuk dibahas oleh DPRD Kabupaten Langkat melalui Panitia Khusus (Pansus).

“Ini sama saja dengan Bupati Langkat melemparkan kotoran Kepada DPRD Kabupaten Langkat untuk dibersihkan dan dibuat seolah-olah menjadi legal,” jelasnya.

Oleh sebab itu DPRD Kabupaten Langkat yang merupakan wakil rakyat yang terhormat, agar terhindar dari dugaan – dugaan ataupun isu yang tidak benar tentang LKPJ Bupati Langkat Tahun 2016, maka ada baiknya DPRD segera mungkin menggunakan hak- haknya.

“Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku guna mempertanyakan tentang LKPJ Bupati Langkat Tahun 2016 tersebut,” ucap Riza.

Sementara itu, Sekretaris DPD LSM Peka, Ferry Banjarnahor, berharap agar pejabat di Langkat terhindar dari dugaan adanya praktik KKN antara Bupati dan DPRD Langkat dalam hal melegalkan LKPJ tersebut.(wol/lvz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

(WOL Photo/Ist)

Ketum HIPMI: Bang Ara Tokoh Pemuda Perekat Bangsa

JAKARTA, WOL – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, memuji sosok Ketua ...

  • Dessiy Des

    Pagi Gan….. Sorry Numpang Bc yaa…..
    Mari bergabung bersama Diam.ond.88Bet untuk bermain berbagai jenis GAMES ONLINE TERLENGKAP seperti sportsbook, casino, tangkas dan togel online.
    Livechat: diamond88bet(dot)net
    BB : 593E802C , WA : 0818 0723 359
    YM : cs1_d88b

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.