Home / Fokus Redaksi / KPU Sumut Siapkan Senjata Pamungkas Hadapi Tuntutan JR Saragih
WOL Photo

KPU Sumut Siapkan Senjata Pamungkas Hadapi Tuntutan JR Saragih

MEDAN, WOL – Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut)  memastikan akan menyiapkan ‘senjata pamungkas’nya dengan menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi ahli pada persidangan musyawarah sengketa Pilgubsu 2018 di kantor Bawaslu Sumut, pada Selasa(27/2) besok.  Sidang musyawarah yang akan digelar adalah sidang terakhir yang telah disepakati bersama antara Bawaslu, Pemohon (JR Saragih) dan Termohon (KPU Sumut).

“Pada sidang besok kami akan menghadirkan saksi ahli yang akan menjelaskan terkait legalisir ijazah JR Saragih, dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan undang- undang nomor nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur.

Tetapi untuk strategi persidangan kami belum bisa menyebutkan siapa saksi ahli yang akan dihadirkan besok,” ujar  Ketua KPU Sumut Mulia Banurea,  yang didampingi para Komisioner KPU, Benget Silitonga Iskandar Zulkarnain dan Yulhasni di Kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Senin (26/2).

Menurut Mulia, apa yang dilakukan pihak KPU Sumut dalam memberikan Tidak Mememenuhi Syarat (TMS) pasangan JR Saragih dan Ance Selian, sama sekali tidak beretentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

“Karena itu, kami sejak awal berkomitmen tidak akan menggunakan pengacara, karena kami menganggap hal ini media bagi kami untuk menjelaskan kepada publik terkait apa yang sudah kami lakukan sampai setingkat memutuskan tanggal 12 Februari 2018 lalu.

Seluruh tahapan telah kami lakukan sesuai aturan dan alat bukti yang detail dan didukung regulasi sehingga memutuskan yang lolos itu telah memenuni syarat dan yang tidak lolos tidak memunuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018,” jelas Mulia.

Selanjutnya secara detail Benget Silitonga dan Iskandar Zulkarnain menyampaikan,bahwa, Komisioner KPU Sumut telah sepakat dengan menTMS-kan pasangan JR-Ance dan siap memberikan jawaban terhadap sengketa yang diajukan pihak Pemohon. “Kami dari komisi hukum KPU Sumut mempersiapkan segala sesuatuanya dengan dibantu KPU Medan sebagai pokja kami,”ujar Iskandar.

Benget Silitonga menjelaskan, dalam sidang musyawarah sebelum di Bawaslu, pihaknya telah  menunjukkan sejumlah fakta terkait proses legalisasi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. “Dan, kami masih punya satu keterangan pamungkas yang akan kami sampaikan besok (Selasa 27/2) dalam pengadilan itu supaya terang benderang semuanya,” kata Benget Silitonga.

Berkenaan dengan legalisasi ijazah, kata Benget, diakuinya dalam beberapa kali persidangan (musyawarah sengketa)  pihaknya (Termohon) sudah memberi penjelasan, mengapa ? karena dipertentangkannya surat dari sekretaris dengan surat kepala dinas (Dinas Pendidikan DKI Jakarta) tersebut.

“Kami tegaskan bahwa surat kepala dinas yang disebutkan mereka diserahkan tanggal 19 Januari 2018 diserahkan oleh pemohon itu, kami terima dari Partai Demokat (Sumut) bukan dari Dinas Pendidikan (DKI Jakarta), saya balikin siapa yang berhak punya kewenangan mengklarifikasi, ya bukan Partai Demokrat .

Dan, kami mengklarifikasi bukan ke partai tersebut tetapi ke instansi yang berwenang dalam pengesahan ijazah yaitu Dinas Pendikan DKI Jakarta, karena sekolahnya sudah tutup, ini supaya clear,” jelasnya kembali sembari menegaskan di sidang Bawaslu Sumut hal tersebut akan dipaparkan pihaknya.

Artinya, tegas Benget selaku bidang tehnis KPU Sumut, untuk penegasan akhir tentang surat Dinas Pendidikan tersebut pihaknya akan membuktikannya dipersidangan itu bahwa masih betul-betul  valid dan sah. ”Bahwa surat yang kami terima dari sekretaris dinas itu ada penguatannya, ini penting karena dalam ketentuan juga sebagaimana Permendikbud nomor 29 tahun 2014, kepala dinas itu bisa mendelegasikan wewenang penerbitan surat terkait pengesahan ijazah kepada pejabat dibawahnya. Jadi, itu tak mempertentangkan kadis dan sekretaris tapi fakta dan mekanis yang diatur dalam ketentuan,” serunya.

Artinya, ungkap Banget, bahwa keputusan ini juga telah menjadi hal yang dikonsultasikan pada hirarki lebih tinggi (KPU RI). ”Jadi, kalau kemudian ada kesan kami  sepihak memaknai UU itu juga dikembangkan, itu bisa di cek kami tak pernah lakukannya, kita cukup hati-hati.

Jadi,  pemaknaan pasal 7 dan 45 UU 10/2016 dan PKPU pasal 4 ayat 1 huruf c dan pasal 42 ayat satu huruf b itu sudah benar-benar  berdasarkan telaah dan kajian yang meyakinkan kita bahwa syarat pendidikan yang dimaksud UU itu adalah memang SMA,” paparnya.

“Dalam UU nomor 10 tahun 2016, katanya, secara utuh khususnya pasal 45 ayat 2 huruf d angka 1, harus dibaca dalam satu tarikan nafas adalah salah satu persyaratan calon dengan dokumen yang harus dipenuhi paslon (pasangan calon) berupa fotocopy ijazah terakhir pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir pihak berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagai mana yang dimaksud pasal 7 huruf c yang mengatakan ijazah yang minimal itu adalah SLTA.

Dalam persidangan kata Benget, pihaknya telah memberi contoh, jika punya izajah magister, punya izajah sarjana, punya ijazah doktor, punya ijazah SMA, kalau yang disebut izajah terakhir yang paling rendah yang mana dan tak pernah undang-undang menyebut pendidikan terakhir titik. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah harus dibaca dalam satu kesatuan.

Ijazah pendidikan terakhir titik itu tak pernah ada dalam undang-undang, makanya PKPU kemudian sebagai acuan teknis sebagai mandat dalam undang-undang pasal 45 ayat 3 dan tenis terkait hal ini diatur dalam PKPU. PKPU kemudian membuat penguncian izajah atau STTB pendidikan terakhir itu adalah SLTA atau sederajat.

“Jadi jelas tidak ada yang bertentangan PKPU dengan undang-undang, kapan pernah PKPU dicabut dan dimana pernah pengadilan mengatakan PKPU bertentangan dengan undang-undang, tidak pernah,” tegas Benget. (wol/data1)
Editor: RIDIN

Check Also

Jokowi Janji Bantu Kerusakan Rumah Warga Terdampak Bom Sibolga

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi lokasi terjadinya ledakan bom yang berasal dari ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: