Breaking News
Home / Fokus Redaksi / KPK Harus Usut 4.000 Laporan Korupsi di Sumut
WOL Photo

KPK Harus Usut 4.000 Laporan Korupsi di Sumut

JAKARTA, WOL – Komisi A DPRD Sumatera Utara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di Sumut. Hal ini dinilai agar kasus korupsi perlu ditindaklanjuti secara serius dengan penegakan hukum sekaligus mengungkap siapa oknum-oknum pejabat yang terlibat.

“Kita sangat mengapresiasi Wakil Ketua KPK Zulkarnaen yang menyebutkan sejak tahun 2009-2015 ada 4.000 laporan dugaan korupsi di seluruh wilayah Provinsi Sumut. Tapi hendaknya jangan hanya sekedar dipublikasikan kepada masyarakat Sumut, tapi perlu segera dilakukan pengusutan, agar persoalannya menjadi jelas dan terang,” kata Sarma Hutajulu, hari ini di Medan.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta KPK untuk mengungkap kasus-kasus dan instansi mana saja serta siapa oknum pejabat yang terlibat, sehingga persoalannya menjadi jelas dan tegas di masyarakat. KPK dituntut lebih intensif melakukan upaya penyelidikan sekaligus pencegahan agar keuangan negara dapat diselamatkan.

“Jadi masyarakat sangat menginginkan kejelasan dari KPK, dimana kasus dugaan korupsi itu dan siapa pejabat yang terlibat. Informasi ini sangat penting, karena selama ini kita tidak tahu sampai dimana pengusutan sejumlah kasus korupsi, sebab banyak indikasi kasus-kasus yang diadukan masyarakat kepada aparat penegak hukum tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Bahkan ada yang dipetieskan,” tandas Sarma.

Ia bahkan melihat, selama ini progres laporan pengusutan kasus dugaan korupsi di daerah ini kurang jelas, sehingga menjadi pemicu bagi masyarakat untuk mendesak segera dibentuknya perwakilan KPK di Sumut. Hal ini juga berguna untuk mempercepat proses pengusutan kasus korupsi yang begitu besar dibandingkan dengan provinsi lain.

Namun demikian, Sarma tetap berharap kepada seluruh pejabat, baik gubernur, bupati/walikota di Sumut jangan sampai merasa takut dalam menjalankan roda pemerintahan serta harus berusaha meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing dengan bijak dan benar, agar tidak terjerat dengan proses hukum nantinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengungkapkan, dari  catatan KPK sejak 2009-2015 ada 4.000 lebih laporan dugaan korupsi di seluruh daerah di Sumatera Utara. Laporan terbanyak kasus yang terjadi Kota Medan.

Dikatakan, setiap tahun terjadi peningkatan laporan kasus korupsi ke KPK. Tahun 2012 ada 6.000 kasus lebih, 2013 ada 7.000 lebih dan 2014 ada 8.000 lebih laporan.

Laporan terkait penggunaan dana APBN, APBD, harta kekayaan, pertambangan dan kelautan. “Laporan yang memenuhi syarat terbatas untuk ditindaklanjuti KPK. Terbatasnya penindakan dari KPK, katanya, karena laporan tersebut dipilah dan dianalisis apakah ada penyelenggara negara, kerugian negara, alat bukti. Sisanya diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya termasuk kepada inspektorat,” sebutnya.

Jadi, katanya, berdasarkan pemetaan laporan tersebut, KPK sekarang intensif melakukan upaya pencegahan. Tujuannya, agar sistem dan tata kelola pemerintahan terus bertambah baik. Sesuai kajian KPK, selanjutnya diminta kementerian terkait untuk menindaklanjuti jika memang persoalan itu dari internal.

Dia menegaskan, kepala daerah tidak perlu takut dalam menjalankan roda pemerintahan. Soalnya, selagi memang dalam koridor menjalankan kebijakan, aparat penegak hukum akan lebih selektif.

“Kalau benar tidak perlu takut. Kebijakan bukan objek pidana. Tetapi, kebijakan itu harus dilihat dengan hati-hati tujuan, manfaat dan konflik kepentingannya,” tegas Zulkarnaen.(wol/data1)

Penulis: CAESSARIA INDRA DIPUTRI

english version

Check Also

TGPF Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Dibentuk, Jokowi: Tanya ke Kapolri

  JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kerap menerima laporan perkembangan soal penyerangan terhadap ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: