Breaking News
Home / Sumut / KPK Harus Tindak Pejabat Pungli Pelatihan Kurikulum 2013 di Langkat
Foto: Ilustrasi (Okezone)
Foto: Ilustrasi (Okezone)

KPK Harus Tindak Pejabat Pungli Pelatihan Kurikulum 2013 di Langkat

MEDAN, WOL –  Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, terkesan tidak respon terhadap ulah para pejabat di Dinas Pendidikan Langkat yang dinilai telah merusak dunia pendidikan. Pelatihan Aplikasi Kurikulum 2013 (K13) terhadap guru sekolah dasar dijadikan ajang bisnis dengan mengutip uang Rp2 juta persekolah dibagi jumlah guru SD yang ikut pelatihan K13 tersebut.

Ajang bisnis di Dinas Pendidikan Langkat tersebut terjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Para guru sebelum ikut pelatihan diminta mengisi surat pernyataan yang telah dicetak pihak UPT, yang isinya tidak ada paksaan dalam mengikuti pelatihan tersebut dan ditandatangani di atas materai.

“Kalau sampai saat ini para pejabat di Dinas Pendidikan Langkat yang telah mencemarkan dunia pendidikan masih tenang-tenang saja, berarti Bupati Langkat Ngogesa Sitepu tidak respon, ada apa? apakah bupati juga terlibat dalam hal ini?” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pelayanan Publik Sumatera Utara ( LKPPSU), Joharis Lubis, saat dimintai pendapatnya oleh Waspada Online, Senin (27/2).

Disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun ke Disdik Langkat guna melakukan penindakan terhadap para pejabat di Disdik Langkat.

“KPK harus melakukan penindakan terhadap para pejabat Disdik Langkat yang bermain dalam kasus pelatihan aplikasi K13 di Langkat,” ujar Joharis.
                                                            
Joharis Lubis, mangatakan Pelatihan Aplikasi K13 di Langkat  tersebut adalah proyek akal-akalan yang intinya mengeruk uang demi keuntungan para pejabat.

“Kurikulum 2013 tidak ada berhubungan dengan aplikasi, di kurikulum itu ada bagaimana guru itu mengajarkannya, bagaimana membangkitkan daya dan semangat anak itu belajar, bagaimana guru sebagai pemotivator bisa memotivasi anak supaya belajar,  di kurikulum 2013 itu sudah ada. Jadi untuk apa aplikasi, itu hanya akal-akalan saja,” ujar Joharis Lubis.

Manurut Joharis, semua yang berhubungan dengan program aplikasi elektronik di pemerintahan di Sumatera Utara harus diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsdi (KPK).” Contoh e-samsat sumut paten, e-budgeting dan lainnya di Pemprovsu, itu semua diawasai oleh KPK,” kata Joharis.

Lanjut Joharis, kalaupun ada program aplikasi yang dibentuk oleh Disdik Langkat seperti aplikasi penerimaan siswa online, pengangkatan kepala sekolah online dan aplikasi pengumuman nilai siswa, itu bisa saja dilakukan tetapi harus terpusat.
“Dasar hukumnya harus jelas, apakah DPRD sudah setuju soal itu, apakah ada Perbub ( Peraturan Bupati), apakah ada peraturan keuangan di situ,” pungkas Joharis.(wol/rdn/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

WOL Photo/Ilham

Tim Jibom dan Jihandak Temukan Benda Mencurigakan di Bundaran Jalan Juanda

MEDAN, WOL – Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimobdasu bersama Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) TNI, mengamankan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.