_
Home / Sumut / Gubsu dan Delapan KDh Komit Cegah Korupsi
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Gubsu dan Delapan KDh Komit Cegah Korupsi

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahyamadi, dan delapan kepala daerah di Sumut akan menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatanganan ini akan dilakukan pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Penertiban Barang Milik Daerah di Sumut di Kantor Gubernur, Selasa (14/5).

Delapan kepada daerah yang akan menandatangani komitmen bersama Gubsu adalah Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendy Nasution, Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, Bupati Batubara Zahir, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe serta Plt Bupati Asahan Surya.

“Ada sembilan kepala daerah baru di Provinsi Sumatera Utara yang akan menandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi, termasuk Gubernur kita,” kata Ketua Panitia Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegerasi di Sumut, M Fitriyus, Minggu (12/5).

Penandatanganan akan disaksikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo, seluruh kepala daerah, Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, dan Direktur Bank Sumut Muchammad Budi Utomo. Di hari yang sama, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Sumut dengan Pemko Medan, Pemko Pematangsiantar, dan Pemkab Deliserdang.

Selain itu ada juga penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumut dengan Kanwil BPN Provinsi Sumut dan Kantor Pemerintahan se-Sumut.

“Ini bertujuan tentunya untuk optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah,” terang Fitriyus, yang kini menjabat Asisten Umum dan Aset Pemprov Sumut.

Penandatanganan dan perjanjian kerja sama merupakan rangkaian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK dengan Provinsi Sumut. Pada Rabu (15/5), akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) kepada Inspektorat se-Provinsi Sumut usai. Selanjutnya, ada Rakor Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi.

“Kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini tentunya diharapkan mampu mencegah tindakan korupsi terjadi di Sumatera Utara,” ujar Fitriyus. (wol/aa/data2)

editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Workshop Pengawasan Teknis Tata Ruang Pertegas Pelaksanaan Sesuai Rencana

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah ingin memastikan fungsi penataan ruang sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: