Home / Fokus Redaksi / Gubsu dan 8 Kepala Daerah Komit Cegah Korupsi
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Gubsu dan 8 Kepala Daerah Komit Cegah Korupsi

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan delapan kepala daerah baru di Sumut komit mencegah korupsi terintegrasi ditandai dengan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Selasa (14/5).

Delapan kepala daerah yang menandatangani komitmen bersama Gubsu dan Ketua KPK Agus Rahardjo adalah Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendy Nasution, Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, Bupati Batubara Zahir, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, dan Plt Bupati Asahan Surya.

Komitmen tersebut berisi 10 poin kesepakatan, di antaranya melaksanakan proses perencanaan anggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan (ULP) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBI) mandiri, penggunaan e-procurement mandiri serta penggunaan e-procuement.

Selain itu, pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka, tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel, penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Lalu, komit memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas pengendalian gratifikasi LHKPN, membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, perbaikan pengelolaan SDM dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel, dan terakhir rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Gubsu mengatakan penandatanganan komitmen tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi hal tersebut termaktub pada poin kedua visi misi Sumut Bermartabat.

“Yakni mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis,” kata Edy.

Gubernur juga mengapresiasi peran KPK RI sebagai pendamping yang telah mendorong dan mendukung Pemprovsu dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan korupsi. Apalagi, pencegahan korupsi tidak cukup hanya penindakan saja karena memerlukan upaya yang komprehensif.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengapresiasi penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan Pemprov Sumut dan delapan kabupaten/kota di Sumut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak korupsi di Sumut.

Agus menyampaikan KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi mendorong terus perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumut melalui Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Hal ini meliputi sektor perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilalitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah serta sektor strategis.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemprovsu dan 33 kabupaten/kota dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Sumut. Perjanjian meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah (terutama tanah), koneksi host to host BPHTB, dan penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi PAD kabupaten/kota.

Selain itu, juga penandatanganan pakta integritas oleh jajaran Direksi BUMD dan OPD Pemprov Sumut, peluncuran Gerakan Sekolah Berintegritas dan sosialisasi pemanfaataan nomor induk kependudukan dan data kependudukan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (wol/aa/data2)

editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Gubsu Lantik Direktur RSU Haji Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, melantik dr Khainir Akbar Yusuf Sp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: