Home / Sumut / Gubsu dan 32 Gubernur Teken Perdagangan Antardaerah
WOL Photo

Gubsu dan 32 Gubernur Teken Perdagangan Antardaerah

BANDUNG, WOL – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Tengku Erry Nuradi, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)  mewujudkan kelancaran arus distribusi komoditas produk unggulan dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan masing-masing daerah.

MoU ini dilakukan 33 Gubernur se-Indonesia, termasuk Sumut saat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) III yang turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Kegiatan ini diselenggarakan di Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (22/2).

Dalam acara tersebut, Gubsu mengemukakan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki produk unggulan komoditasnya dan satu daerah dengan daerah lainnya tentunya berbeda.

Untuk itu, diperlukan kerja sama antardaerah sebagai upaya peningkatan tersebarnya semua kebutuhan di berbagai daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan perekonomian antardaerah. Inilah yang menyebabkan perlu adanya kerja sama antardaerah.

“Ada daerah yang surplus, ada pula daerah yang membutuhkan, untuk itu kerja sama antardaerah sangat penting, sehingga tidak ada satu daerah yang kekurangan maupun daerah yang berlebihan, ” ujar Erry.

Misalnya, Sumut yang menghasilkan surplus beras hingga mencapai 1,6 juta ton tentunya bisa dimanfaatkan melalui kerja sama dengan daerah lain. Begitupula Sumut yang masih memerlukan daging sapi, tentunya bisa kerja sama dengan daerah lain yang surplus stok daging sapi.

“Demikian juga cabai yang selalu mengalami gejolak harga hingga menyebabkan inflasi daerah. Bisa saja satu waktu kita surplus, tetapi bisa juga paceklik di waktu lain. Peristiwa ini pernah terjadi pada tahun 2016 yang mengalami gejolak harga cukup tinggi akibat virus yang membuat daerah kita gagal panen,” jelas Gubsu.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah ini sangat penting dalam hal pemenuhan kebutuhan seluruh daerah di Indonesia. Jika diperlukan, lanjut Jokowi, akan dibuat payung hukumnya baik berupa Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden.

Jokowi menekankan dua hal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi difokuskan kepada memperbanyak investasi yang masuk ke daerah dan peningkatan ekspor. Untuk dua hal tersebut, salah satu hal yang harus dilakukan adalah pembenahan perizinan.

“Peraturan Daerah yang berbelit-belit mengenai perizinan dihapuskan. Hal ini dilakukan agar proses perizinan yang simplel dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi. (wol/aa/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Erry Sampaikan Duka Tenggelamnya Kapal di Danau Toba

MEDAN, Waspada.co.id – H Tengku Erry Nuradi menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah tenggelamnya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: