Breaking News
Home / Sumut / FKPA: 2017 Kasus Kejahatan Anak Meningkat Drastis
Ilustrasi/Waspada online
Ilustrasi/Waspada online

FKPA: 2017 Kasus Kejahatan Anak Meningkat Drastis

MEDAN, WOL – Selama tahun 2017 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak si Sumatera Utara mengalami peningkatan drastis.

Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis di Medan mengatakan, berdasarkan advokasi dan pemantauan selama ini mencatat adanya 295 kasus kejahatan anak pada 2017.

“Jumlah tersebut meningkat 100 persen lebih dibandingkan kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak pada 2016 yang berjumlah 144 kasus.

Peningkatan tersebut semakin besar jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan 93 kasus, tahun 2014 sebanyak 95 kasus, dan tahun 2015 dengan 144 kasus,” ujar Misran Senin (1/1).

Dari jenis kasus, kata Misran, kejahatan anak di Sumut paling banyak berupa kekerasan seksual 33 persen, perebutan hak asuh anak (27 persen), kekerasan pisik, 26 persen.

“Sedangkan kasus lain berupa perdagangan anak, 8 persen, kekerasan psikis, 2 persen, pelibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, 2 persen)l, dan pidana lain, 2 persen,” kata Misran.

Dari jumlah tersebut, pihaknya menilai kekerasan dan eksploitasi anak masih menjadi masalah serius di Sumut, apalagi jumlahnya secara statistik mengalami peningkatan signifikan.

Menurut dia, dari analisa yang dilakukan, cukup banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak di Sumut tersebut.

“Diantaranya, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dan kejahatan seksual belum sejalan dengan keseriusan UU,” ungkapnya.

Ia mencontohkan dengan bebasnya pelaku kejahatan seksual seperti yang terjadi di PN Lubuk Pakam, dan adanya penangguhan penahanan terjadap pelaku kejahatan seksual seperti yang terjadi di Polrestabes Medan.

“Kemudian, masih belum maksimalnya upaya-upaya preventif yang dilakukan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.  Demikian juga dengan masih adanya praktik-praktik sosial di kalangan masyarakat yang berupaya melindungi atau menutupi adanya kejahatan seksual terhadap anak,” ujar Misran.

Menurut Misran, untuk mencegah dan memperkecil peluang terjadinya kasus kekerasan terhadap anak tersebut, dibutuhkan sinergi yang serius dari unsur pemerintah, organisasi keagamaan, dunia usaha, LSM, dan media massa menuju “Sumut Layak Anak”.

“Terkait 2018 sebagai tahun politik di Sumut, pihaknya mengharapkan para calon pemimpin di Sumut mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan membuat agenda perlindungan anak sebagai salah satu agenda prioritas dalam rencana pembangunan daerah kedepan,” pungkasnya.(wol/data1)

Editor: Ridin

Check Also

WOL Photo

Pemprovsu dan DPRD Sumut Bahas Ranperda Pendidikan

MEDAN, WOL – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.