Home / Sumut / FITRA: Tenaga Pendukung di Biro Humas Kantor Gubsu Langgar Aturan Mendagri
WOL Photo/Ega Ibra

FITRA: Tenaga Pendukung di Biro Humas Kantor Gubsu Langgar Aturan Mendagri

MEDAN, Waspada.co.id – Kinerja Biro Humas dan Keprotokolan Setdapropvsu yang dipimpin Ilyas Sitorus  terus menjadi sorotan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (FITRA Sumut) menyebut ada pelanggaran dalam perekrutan  20 tenaga honorer  atau tenaga pendukung di biro tersebut  yang penerimaannya pada Janurai 2018 lalu.

“Kami sudah konsultasi dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) di BKN (Badan Kepegawaian Nasional) terkait rekrutmen tenaga honorer atau tanah pendukung  yang dilakukan Biro Humas dan Keprotokan Setdaprovsu dan jika ditilik dari daftar tenaga pendukung yang dibutuhkan tersebut bukanlah tenaga ahli yang perlu keahlian khusus.

Kemudian lagi, dari sisi mekanisme pengadaan tenaga pendukung, merujuk kepada undang-undang ASN No.5 tahun 2014 atau pun PP No. 48 tahun 2005, tidak diperbolehkan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya,” sebut  Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum Selasa (24/4) menanggapi soal pengadaan tenaga pendukung yang dilakukan oleh Biro Humas.

Lebih lanjut kata Ruri, Pemprovsu sendiri sudah melakukan pemberhentian tenaga pendukung sejak akhir Desember 2013, karena Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia No. 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013. Surat Edaran Mendagri tersebut merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005 kepada seluruh gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut jelas Ruri, ditegaskan berdasar Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 Pasal 8; gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia  dilarang mengangkat  tenaga honorer sejak tahun 2005.

Hal tersebut juga ditekankan dengan isi pasal yang berbunyi, ‘Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer  atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah’ sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2012, ditegaskan kembali  sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer  atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

“Kemudian butir kedua dalam SE Mengari No. 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 termuat  ‘Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditegaskan bahwa: Gubernur dan bupati/wali kota di larang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi calon pegawai negeri sipil, bagi gubernur, wali kota/bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “ Itulah isi dari dari SE Mendagri tersebut terkait pengangkatan tenaga pendukung yang dilakukan oleh Biro Humas Setdaprovsu,” jelas Ruri.

FITRA Sumut  menilai bahwa Biro Humas dan Keprotokolan  Setdaprovsu telah dengan sengaja mengabaikan Surat  Edaran Mendagri tersebut demi mengupayakan serapan anggaran yang maksimal di bironya.

Padahal kata Ruri, harusnya sebelum melakukan perekrutan  tenaga honorer  atau tenaga pendukung , Biro  Humas  dan Keprokolan Setdaprovsu terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada BKD untuk kebutuhan tersebut dengan melihat ketersediaan kualifikasi ASN yang ada sesuai kebutuhannya.

“Dan jika Biro Humas tetap ngotot akan kebutuhan keahlian tersebut, dapat melakukan pelatihan kepada ASN yang ada di bironya tanpa perlu melakukan perekrutan  tenaga honorer atau tenaga  pendukung,” tegas aktifis anggaran tersebut.

Oleh karenanya, FITRA Sumut meyakini bahwa dalam hal ini Gubernur  Sumut, Tengku Erry Nuradi tidak mengetahui perihal pengangkatan tenaga honorer atau tenaga pendukung  yang  dilakukan Biro Humas  dan Keprotokolabn Setdaprovsu,  dalam rangka memaksimalkan pemberitaan kegiatan dinas Tengku Erry Nuradi  dan Pemprovsu.

“Karena di tahun-tahun sebelumnya, tanpa adanya  tenaga honorer dan tenaga pendukung, pemberitaan di Pemprovsu sudah berjalan baik dan berkolaborasi dengan dukungan Dinas Kominfo Sumut.  Dan sebelum hal ini menjadi temuan BPK dan nantinya akan merugikan tenaga honorer dan tenaga pendukung  yang sudah terlanjur direkrut. FITRA Sumut berharap  agar Gubernur  Sumut  Tengku Erry  Nuradi  dapat melakukan evaluasi melalui inspektorat, BKD, dan Biro Hukum,” sebut Ruri.

Hingga pada kesimpulan akhir, tambah Ruri, jika tenaga pendukung yang dibutuhkan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, dan tidak ada ketersediaan ASN dengan kualifikasi kebutuhan biro Humas tersebut, maka perekrutan dapat dilakukan melalui pihak ketiga.

“Namun yang terjadi apa?, penyeleseksian tenaga pendukung itu sendiri juga hanya dikerjakan oleh staf humas. Hal ini jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.(wol/data1)

 Editorl RIDIN

Check Also

Fakta-Fakta Seleksi CPNS 2018, Nomor 3 soal ‘Jalur Belakang’?

  JAKARTA – Pemerintah memastikan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan segera dibuka. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: