Breaking News
Home / Pilkada / Erry: Kondusifitas Sumut Harus Jadi Contoh Pada Pilkada 2018
WOL Photo
WOL Photo

Erry: Kondusifitas Sumut Harus Jadi Contoh Pada Pilkada 2018

MEDAN, WOL – Kondusifitas yang ada di Sumatera Utara (Sumut) khususnya pada saat momentum politik diharapkan bisa jadi contoh bagi daerah lain agar keberagaman dan kebersamaan masyarakat tetap terjaga meskipun punya berbeda pilihan dan golongan.

Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi berharap, pengalaman sebelumnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadikan Pilkada/Pilgub 2018 mendatang berlangsung sukses.

Hal itu disampaikan Gubernur pada acara Coffee Morning Pilkada Serentak 2018, dengan tema ‘Kita Ciptakan Sinergitas Pengamanan Guna Suksesnya Pilkada Gubernur dan 8 Kabupaten/Kota di wilayah Sumut’ di Aula Tribrata Mapolda Sumut Medan, Senin (31/7).

Hadir pada kesempatan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw beserta jajarannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Sumantri, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea beserta jajaran, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan dan jajaran, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Ketua MUI, Ketua FKUB, sejumlah Kepala Daerah dan para Kapolres serta undangan. Sementara Gubernur didampingi Kepala Badan Kesbangpolinmas Suriadi Bahar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Agus Tripriyono, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus.

“Tentu kita berharap bagaimana Pilkada yang akan kita laksanakan ini, menggembirakan. Karena yang namanya pesta, tentu harus gembira. Sumut sendiri sudah pengalaman menggelar Pilkada, pada 2015 kita terbanyak (23 daerah), 2017 paling sedikit (2 daerah) dan pada 2018 mendatang, ada 8 kabupaten/kota. Jadi kami ucapkan terimakasih atas kesediaan Kapolda menggelar Coffee Morning ini,” ujar Erry.

Diakui Erry, anggaran yang disediakan dari APBD Sumut untuk Pilgub dan Pilkada 8 kabupaten/kota se-Sumut, tidak sedikit. Sebab untuk pemilihan, masih menggunakan kertas suara. Dari total sekitar Rp1,2 triliun, anggaran tersebut akan dibagi untuk tiga peruntukan yakni KPU, Bawaslu dan Keamanan. Sementara sudah disepakati untuk KPU sebesar Rp855 miliar.

“Anggaran ini sudah dihemat dari pengusulan sebelumnya, karena ada 8 kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada, sehingga bisa dikurangi,” sebut Erry yang menyampaikan anggaran untuk Bawaslu Sumut sebesar Rp233 miliar.

Dengan besarnya pembiayaan, Gubenur Erry berharap dalam pelaksanaan Pilkada serentak nantinya, bisa berlangsung sukses. Sebab bukan hanya persoalan anggaran, tetapi yang paling penting dan mahal adalah bagaimana kebersamaan dan kekompakan masyarakat bisa terjaga.

“Yang paling mahal adalah kekompakan kita bisa terjaga. Jangan sampai karena beda pilihan, hubungan menjadi kurang baik. Apalagi kita kan sudah pengalaman sejak 2005. Sehingga kondusifitas Sumut sebagai negeri berbilang kaum, bisa jadi contoh bagi provinsi lain di dalam keberagaman dan demokrasi,” tegas Erry.

Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw berharap ada masukan dan informasi tentang kendala dan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Sebab pengalaman di Pilkada DKI menunjukkan ada sebuah potensi menguatnya pertarungan entitas yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di Sumut.

“Kita mencermati apa yang menjadi pikiran Gubernur dan seluruh pihak terkait, hanya itu inti dari pertemuan ini. Yang pastinya kita siap mendukung proses demokrasi yang berlangsung pada Pilkada 2018,” jelasnya.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyampaikan, besarnya anggaran Pilkada serentak dikarenakan untuk bahan kampanye serta acara debat kandidat, keduanya difasilitasi oleh KPU melalui anggaran yang sudah disusun. Sehingga terjadi pembengkakan jumlah biaya yang dibebankan kepada negara yang dalam hal ini Pemprov Sumut.

“Kita berharap partisipasi pemilih bisa mencapai dua kali lipat dari sebelumnya. Kalaupun tidak bisa optimal sampai 80 persen, paling tidak 78,5 persen tingkat partisipasi,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan menyampaikan pihaknya saat ini juga tengah merekrut anggota Panwaslu 33 kabupaten/kota. Namun ada beberapa daerah yang belum menganggarkan dana untuk pengawasan khusus 8 daerah yang menggelar Pilkada.

Dari 8 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, baru 5 daerah yakni Deli Serdang, Batubara, Dairi, Palas dan Taput yang sudah mengkonfirmasi ketersediaan anggaran APBDnya. Sedangkan Langkat dan Padang Sidempuan belum memberikan keterangan, serta Paluta yang baru mengalokasikan sebesar Rp200 juta. (wol/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

WOL Photo

KONI Se-Sumatera Dukung Sumut – Aceh Tuan Rumah PON 2024

MEDAN, WOL – Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) se-Sumatera yang berlangsung di ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.