Home / Sumut / DPRD Pertanyakan Dasar Hukum Bimtek 141 Kades
Ilustrasi

DPRD Pertanyakan Dasar Hukum Bimtek 141 Kades

LIMAPULUH, WOL – Anggota DPRD Batubara mempertanyakan dasar hukum 141 kepala desa di daerah itu menggunakan dana desa tahun 2016 untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Yogyakarta.

“Kita pertanyakan dasar hukum Kades menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk Bimtek ke Yogyakarta. Selain itu, bagaimana sisi pelayanan kepada masyarakat selama mereka meninggalkan desa? Sebab sampai sekarang mereka masih berada di Yogyakarta,” ujar anggota DPRD Batubara, Amat Mukhtas, baru-baru ini.

Politisi tersebut mengaku telah menghubungi sejumlah Kades dan mempertanyakan apakah dana desa diperbolehkan digunakan untuk Bimtek. Mereka mengatakan penggunaan dana desa untuk Bimtek berdasarkan Perdes. “Ini jawaban mereka (Kades) kepada kita,” ujarnya.

Menurut Mukhtas, bukan kali ini para Kades mengikuti Bimtek. Pada tahun sebelumnya, para perangkat desa itu juga telah mengikuti Bimtek.

“Pelaksanaan Bimtek merupakan keharusan mengingat pentingnya pemahaman tentang penggunaan dan pelaporan dana desa. Namun Bimtek dengan menggunakan dana desa perlu dipastikan dari sisi regulasinya,” tegas Mukhtas.

Jika dikaitkan UU No. 6/2015 tentang Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Permendes No: 8 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa, ditegaskan bahwa dana desa hanya untuk pembangunan fisik dan perekonomian masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Batubara, Sarianto Damanik, pun berjanji memanggil Kepala BPMPD Batubara guna mempertanyakan sumber dana Bimtek 141 Kades ke Yogyakarta. Sementara itu, sejumlah Kades di Batubara yang dihubungi mengaku masih berada di Yogyakarta mengikuti Bimtek selama lima hari hingga Jumat (30/9) ini.

Untuk mengikuti Bimtek, setiap kades dikenakan biaya Rp10,5 juta yang diambil dari dana desa. Uang tersebut disetorkan kepada koordinator desa di kecamatan. Akibatnya, kalangan masyarakat meminta institusi penegak hukum segera mengusut dana desa yang digunakan untuk Bimtek yang dilakukan 141 kades se-Kabupaten Batubara ke Yogyakarta.

“Ini perlu dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap uang negara yang disalurkan ke desa,” ujar seorang warga.(wol/aa/wsp/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Sofyan Tan: Pariwisata Masa Depan Generasi Millenial

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPR RI Komisi X, dr Sofyan Tan, mengatakan pariwisata adalah masa ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: