Newsticker
WOL / Sumut / CTS Beri Masukan Kepada Presiden Persoalan HGU
Ilustrasi (foto: ist)
Ilustrasi (foto: ist)

CTS Beri Masukan Kepada Presiden Persoalan HGU

MEDAN, WOL – Timbulnya berbagai persoalan terkait hak guna usaha (HGU) perkebunan di Sumatera Utara (Sumut) sejak zaman pemerintahan Soeharto, saat ini terasa semakin membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemicunya antara lain, karena sejak awal seolah sengaja dipelihara atau tidak diurus secara benar, baik oleh perusahaan perkebunan milik negara, pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota maupun provinsi hingga terkesan pembiaran itu sengja dilakukan agar pemerintah pusat kelabakan.

Sementara titik-titik konflik yang berakar dari hal itu sudah memenuhi meja konflik di Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dimasa sekarang.

Pernyaaan itu ditegaskan Ketua Pendiri Cinta Tanah Sumatera (CTS) Iskandar Sitorus kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu (22/1).

“Terpampang sangat banyak bangunan komersial seperti hotel, perumahan mewah, perkantoran, bahkan aset Pemda, pabrik maupun rumah toko di kota Medan, Binjai dan Deli Serdang yang sebenarnya bermasalah tetapi bisa dengan mudah dibangun layaknya bangunan resmi. Padahal tanah tempat bangunan itu berdiri masih penuh masalah terkait dengan HGU” urai Iskandar Sitorus,

Diungkapkannya juga, terkuak nyaris ratusan sertifikat hak milik (SHM) bermunculan secara melawan hukum, paling segelintir pemohon SHM yang terperangkap mendapat surat keperdataan palsu atau yang tidak seharusnya dari penjual tanah yang nakal. Intinya, teramat banyak SHM terbit karena konspirasi mafia tanah, tambah pria pecinta tanaman keras itu.

Iskandar juga mengatakan, perusahaan milik negara yang dikenal dengan BUMN perkebunan di Sumut dengan semarak membagi-bagikan HGU yang berasal dari negara yang seharusnya dikelola mereka demi keuntungan negara supaya rakyat sejahtera, kepada BUMN lain seperti PT Angkasa Pura (Persero) menjadi bandara maupun pergudangan, Polri dan TNI dengan alas keterangan surat pinjam pakai lahan. Nyaris semua orang bijak tahu bahwa modus itu nantinya akan berakhir dengan berkurangnya luasan HGU.

“Beberapa Direksi BUMN yang seharusnya mengelola HGU dengan baik malah sudah terbukti dijatuhi hukuman penjara karena justru memperjual-belikan dan atau melepaskan HGU itu kepada  yang tidak berhak demi keuntungannya dan memperkaya mafia tanah” bebernya.(wol/lvz/data2)

Baca Juga

WOL Photo/Eko kurniawan

Konsumsi Buah Rutin Cegah Penyakit

MEDAN, WOL – Kebutuhan masyarakat terhadap buah dan sayur masih terbilang minim. Berdasarkan penelitian masyarakat ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.