_
Home / Sumut / BOPDT Lanjutkan Pembangunan di Zona Otorita
WOL Photo

BOPDT Lanjutkan Pembangunan di Zona Otorita

MEDAN, Waspada.co.id – Terus mendorong kemajuan pariwisata, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) kembali melanjutkan pembangunan jalan di lahan yang masuk dalam kawasan pengembangan Danau Toba (zona otorita) yang berbatasan dengan tiga desa di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

“Pengerjaan sudah dilakukan setelah sempat terhenti akibat munculnya aksi protes dari masyarakat dari Desa Sigapiton pada awal pengerjaan Kamis, 12 September 2019 lalu,” tutur Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo kepada awak media di Medan, Senin (17/9).

Pekerjaan dilanjutkan setelah Minggu 15 September 2019 lalu BPODT menggelar pertemuan dengan warga membicarakan apa yang menjadi persoalan mereka.

“Di mana pertemuan tersebut, tentunya kami mendengarkan semua masukan dari masyarakat terkait pembangunan tersebut. Dan kami juga menjelaskan bahwa pembangunan tersebut dilakukan pada areal yang diberikan oleh negara lewat berbagai peraturan terkait pelepasan lahan negara untuk dikelola dalam rangka pengembangan pariwisata Danau Toba selaku salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional,” ucapnya.

Dan BOPDT memperoleh hak pengelolaan lahan (zona otorita) oleh Kementerian KLHK sudah dilepaskan dari kawasan hutan melalui SK No 579 tahun 2016. Kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya peta pelepasan hutan sesuai Keputusan Menteri KLHK no 3917 tahun 2018. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) hingga keluarnya sertifikat hak pengelolaan lahan dari Kementerian ATR/BPN.

“Dan luas lahan dari awal direncanakan menjadi Zona Otorita berkurang jauh dari sekitar 602 ha menjadi 386,72 ha. Hal ini karena dalam kajiannya, terdapat beberapa luasan lahan yang harus dikeluarkan karena beberapa hal misalnya karena terdapat sumber mata air utama masyarkat, kemudian karena adanya daerah yang rawan bencana jika dibangun sehingga dikeluarkan. Pada akhirnya luas kawasan yang menjadi Zona Otorita menjadi 386,72 hektar,” jelasnya.

Dan sertifikat lahan ini sudah BPODT terima dari kementerian ATR/BPN. Bukan hanya itu, BOPDT juga sudah melakukan proses ganti rugi terhadap seluruh dampak ekonomi yang timbul atas pengelolaan Zona Otorita tersebut.

“Misalnya ada tanaman kopi atau tanaman buah lainnya milik mereka kita ganti nilai ekonomisnya. Tentu kita berharap pembangunan jalan yang pada tahap awal direncanakan sepanjang 1,9 km tersebut dapat berjalan lancar, dan segera selesai,” tandasnya.(wol/eko/data1)
Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Kedepankan K3, Pertamina Lakukan Ini

MEDAN, Waspada.co.id –Mengedepankan faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pertamina memberikan pelatihan Aspek Health, Safety, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.