_
Home / Sumut / Bimtek Pembinaan Perda Diharapkan Perkuat Penyelenggaraan Pemda
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Bimtek Pembinaan Perda Diharapkan Perkuat Penyelenggaraan Pemda

MEDAN, Waspada.co.id – Produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) sangat penting dan menjadi acuan atau dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang cakap memperkuat penyelenggaraan Pemerintah Daerah di kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Andy Faisal, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Grand Swiss-Belhotel Medan, Senin (16/9). Bimtek turut dihadiri kepala bidang hukum masing-masing kabupaten/kota se Sumut atau yang mewakili.

“Mengingat betapa pentingnya pengaruh produk hukum yang disusun bagi kelancaran proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, Saya harapkan bimtek ini diikuti serius dan diterapkan saat pulang ke daerah masing-masing. Manfaatkan waktu ini untuk menggali ilmu dari narasumber,” katanya.

Andy berharap peserta meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan produk hukum daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015.

Kepala Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum, Henry R K Keloko, menyampaikan tujuan bimtek untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sesuai perundangannya menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Bimtek ini juga terlaksana untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan bagian hukum kabupaten/kota se-Sumut tentang penyusunan produk hukum daerah Perda berbasis Peraturan UU yang berlaku. Terkahir, sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program kerja dan menjadi tolok ukur tindak lanjut kinerja di masa depan,” jelasnya.

Adapun materi yang dibahas meliputi Harmonisasi Peraturan Daerah, Mekanisme Pembahasan Ranperda di DPRD, dan Kewenangan Desa. (wol/aa/data1)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Pemprovsu Tidak Pernah Hambat Upaya Penegakan Hukum

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung setiap upaya penegakan hukum oleh aparat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.