Home / Sumut / Bimtek Ajang Jalan-jalan, Kades Wajib Kembalikan Dana Desa
Ilustrasi

Bimtek Ajang Jalan-jalan, Kades Wajib Kembalikan Dana Desa

LIMAPULUH, WOL – Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti ratusan kepala desa se Kabupaten Batubara ke Bandung (2014) dan Yogyakarta (2016) diklaim tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, seluruh kades diminta segera mengembalikan dana desa senilai Rp1,4 miliar yang telah digunakan untuk Bimtek.

Desakan pengembalian dana desa itu datang dari masyarakat, Minggu (23/10). Hal ini dipicu adanya pembangunan fisik menggunakan dana desa di Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara yang bermasalah. Di samping tidak tepat sasaran, pembangunan fisik di salah satu desa berpotensi korupsi sehingga dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Informasi yang diperoleh di lapangan, 141 Kades di Batubara mengikuti Bimtek ke Bandung pada tahun 2014 dengan menggunakan dana desa.  Anehnya, 141 Kades itu kembali mengikuti Bimtek ke Yogyakarta pada tahun 2016 dengan dana desa pula. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Bimtek tersebut hanya jadi ajang jalan-jalan.

“Kepala desa sudah mengikuti Bimtek ke Bandung dan Yogyakarta. Tapi, tetap tidak ada perubahan dan kemajuan dalam menggelola dana desa untuk pembangunan. Sebaliknya, malah menimbulkan masalah,” ujar sejumlah warga.

Di Desa Suka Jaya, warga kesal karena belum terlaksananya pembangunan sumur bor yang sangat dibutuhkan. Padahal, dana tahap dua sebesar 40 persen telah dicairkan menjelang keberangkatan Bimtek di Yogyakarta.

”Setahu kita, dari 13 titik pembangunan dilakukan desa tahun 2016, empat titik belum dikerjakan sama sekali. Tiga titik di antaranya sumur bor,” kata Ketua BPD, Sahrum.

Sekretaris BPD, Muslim, mengatakan, dari 13 titik pembangunan direncanakan desa tersebut, 10 titik telah selesai dikerjakan. Ditambahkan, satu titik sumur bor masih dalam tahap pekerjaan.

“Harapan warga, pihak desa bisa memaksimalkan penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan sumur bor. Bukan membangun gapura yang tidak ada manfaatnya sama sekali,” tukas warga.

Di Desa Mekar Laras, elemen masyarakat melaporkan kasus dugaan penyimpangan dalam pembangunan rabat beton tahun 2016. Laporan itu disampaikan kepada Kajari Batubara, Kapolres, DPRD, Bupati, dan Camat Tanjungtiram.

Kepala BPMPD Kabupaten Batubara, M Nasir mengatakan, hal itu merupakan wewenang BPK dan Inspektorat memeriksa sepanjang ditemukan indikasi penyimpangan anggaran dalam pemanfaatan dana desa.(wol/aa/wsp/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

PLN dan Pemprovsu Sinergi Wujudkan Sumut Tujuan Pariwisata dan Investasi

MEDAN, Waspada.co.id – Wujudkan Sumut menjadi daerah tujuan pariwisata dan investasi, PLN (Persero) Wilayah Sumut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: