Newsticker
WOL / Sumut / Bimbingan Teknis DPRD Langkat Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Miliar
Ketua DPD LSM Perjuangan Keadilan Sumut, Agustinus Riza Kaban SE.
Ketua DPD LSM Perjuangan Keadilan Sumut, Agustinus Riza Kaban SE.

Bimbingan Teknis DPRD Langkat Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Miliar

LANGKAT, WOL – Program Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Langkat TA 2015 dan 2016 diduga tidak sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Nomor 160/1967/SJ Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotadan Surat Edaran Nomor 895.3/7330/Diklat Tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal ini dikemukakan Ketua DPD LSM Perjuangan Keadilan Sumut, Agustinus Riza Kaban SE, Selasa (21/2).

Diungkapkan, berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Kabupaten Langkat ditemui kejanggalan pada pelaksanaannya yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari–1 Maret 2017.

Sebab berdasarkan Hasil Notulen Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Langkattertanggal 30 Januari 2017 yang dipimpin oleh Ralin Sinulingga, SE selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat telah memutuskan bahwa Pelaksanaan Bimbingan Teknis diselenggarakan di Pekanbaru.

Akan tetapi Drs Basrah Pardomuan, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat telah melakukan perubahan tempat pelaksanaan menjadi di Yogyakarta tanpa melalui Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Langkat.

“Dalam hal ini saja jelas-jelas bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat telah mengangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” sebutnya.

Ditambahkan Riza Kaban, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Nomor 160/1967/SJ Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Nomor 895.3/7330/Diklat Tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jelas diatur bahwa Peserta adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

“Dalam hal ini jelas Anggota DPRD Kabupaten Langkat yang berjumlah 50 orang dengan membayar kontribusi sebesar Rp4.500.000,- / Anggota DPRD jadi total 1 kali Bimbingan Teknis Rp225.000.000,-/50 Anggota DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat,” tuturnya.

Selain itu, sambung Riza, berdasarkan Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa  Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Orientasi dan Pendalaman Tugas harus berkoordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri melalui Gubernur dengan ketentuan Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dalam hal ini Drs Basrah Pardomuan selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Langkat. Bahkan atas nama Bupati/Walikota dan selambat-lambatnya 30 hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri dengan melampirkan berkas lengkap.

Tak hanya itu, Proposal Kegiatan dan Laporan Kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan) dan apabila yang meyelenggarakan Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi maka harus melakukan koordinasi ke Badan Diklat Kemendagri dengan ketentuan Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Pimpinan tertinggi dengan tandatangan asli berwarna selain hitam dan berstempel basah dan disampaikan selambat-lambatnya 21 kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri dengan melampirkan proposal Kegiatan, Sertifikat Akreditasi yang masih berlaku, Surat Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris DPRD dengan Rektor/Ketua/Pimpinan Tertinggi PerguruanTinggi dan Laporan Kegiatan Sebelumnya (apabila belum dilaporkan) dan apabila berkas lengkap Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

“Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat bekerjasama dengan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sejak Tahun 2015 dan 2016 telah dilaksanakan 16 kali Bimbingan Teknis dengan anggaran Rp225.000.000,-/ Bimbingan Teknis maka total keseluruhan adalah Rp3.600.000.000,-belum termasuk Biaya Akomodasi dan Transportasi Anggota DPRD setiap melakukan Bimbingan Teknis. Dan diduga tidak ada hasil monitoring dan evaluasi dari Badan Diklat Kemendagri.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Kabupaten Langkat, Drs Basrah Pardomuan, saat dihubungi nomor telepon selulernya tidak aktif, begitu juga saat di sms Waspada Online tidak ada balasan.

Sama halnya Kabag Hukum DPRD Langkat, Zuwansyah saat dikonfirmasi Waspada Online via telepon seluler enggan menjawab. Begitu juga ketika dilayangkan pesan singkat (SMS) juga tidak memberikan keterangan.(wol/lvz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

foto: zimbio

Martial Jadi Solusi Setan Merah

MANCHESTER, WOL – Manchester United harus kehilangan sumber gol mereka dalam diri Zlatan Ibrahimovic karena ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.