Home / Sumut / BARAPI Desak KPK Tuntaskan Kasus ‘Uang Ketok’ DPRD Sumut
Barisan Rakyat Anti Pemerintahan Korupsi Indonesia (BARAPI), M Dany Damanik SE. (WOL Photo)

BARAPI Desak KPK Tuntaskan Kasus ‘Uang Ketok’ DPRD Sumut

MEDAN, WOL – Penetapan 38 tersangka kasus suap interpelasi anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 atau yang dikenal dengan uang ketok terus menuai kritikan tajam dari para kalangan.

Barisan Rakyat Anti Pemerintahan Korupsi Indonesia (BARAPI), M Dany Damanik SE, menyebutkan KPK sepertinya tidak obyektif dalam menangani kasus uang ketok tersebut.

“Kenapa cuma 38 orang saja yang dijadikan tersangka, ada ketidakadilan dalam kasus uang ketok ini,” ujar M Dany Damanik kepada Waspada Online, Jumat (6/4).

Dalam kasus suap uang ketok para anggota DPRD Sumut, KPK sebelumnya telah memeriksa para anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang diduga telah menerima uang ketok.

“Berjalannya penyidikan, ditemukan kasus gratifikasi para anggota DPRD Sumut. Walaupun uang ketok tersebut kemudian dikembalikan, tetapi itu tidak menghilangkan kasus pidana

Semua anggota dewan yang menerima uang ketok, walaupun sudah dikembalikan, harus dijadikan tersangka,” ujar Dany Damanik.

Dany Damanik meminta KPK agar bijak dalam menangani kasus uang ketok tersebut agar masyarakat tidak salah tafsir dalam menilai kinerja KPK.

“Jika kemudian para anggota DPRD Sumut yang telah menerima kemudian mengembalikan tetapi tidak dijadikan tersangka, itu sama artinya KPK membuat metode baru dalam penanganan kasus suap anggota DPRD Sumut.

Para pejabat  akan leluasa melakukan korupsi, karena kalau ketahuan akan mereka kembalikan dan tidak dijadikan tersangka oleh KPK, ” ujar Dany Damanik.

Lanjutnya, begitu juga para pejabat di Pemprovsu yang juga diperiksa oleh KPK sebagai penyedia dana uang ketok.” Semuanya harus dijadikan tersangka, karena penerima dan pemberi sama dimata hukum harus dijadikan tersangka, masalah itu ada pengakuan, akan menjadi pertimbangan hakim, tatapi bukan berarti harus menghilangkannya kasus tersebut dengan tidak menetapkan sebagai tersangka kasus uang ketok tersebut, itu semestinya yang mesti dipahami oleh semua masyarakat khususnya penegak hukum,” kata Dany Damanik.

Dany Damanik menyebutkan, pihak mempunyai data para anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang telah menerima uang ketok.” Jadi kami minta KPK segera menuntaskan kasus uang ketok DPRD Sumut karena masyarakat Sumut banyak yang kecewa, kenapa masih banyak lagi anggota DPRD Sumut yang belum dijadikan tersangka oleh KPK, ” pungkasnya. (wol/data2)

Editor: RIDIN

Check Also

Sudah 34 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sejak 2012

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan, atau lebih dikenal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: