_
Home / Sumut / BAP DPD RI Puji Kemajuan Laporan Keuangan Sumut
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

BAP DPD RI Puji Kemajuan Laporan Keuangan Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diwakili Mhd Fitriyus selaku Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Medan, Jumat (12/7).

Rombongan BAP DPD RI yang diketuai oleh H Ahmad Nawardi menyampaikan apresiasi dan memuji pencapaian dan kemajuan dalam pembuatan laporan keuangan Sumut, khususnya dalam memenuhi tenggat waktu penyerahan laporan.

“Sebelum ke sini, kita bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut. Kita dengar dalam lima tahun ini, terus ada peningkatan. Baik dari segi ketepatan waktu maupun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Ahmad.

Ahmad menyampaikan bahwa satu tujuan kunjungan kerja (kunker) BAP DPD RI ke Provinsi Sumut adalah memperoleh masukan dan pandangan komprehensif serta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah terkait atas hasil pemeriksaan BPK.

“Tugas kita sebagai BAP yakni meminimalisir kerugian negara. Semakin sempurna pembuatan laporan keuangan suatu daerah, tentu menandakan menguatnya pelaksanaan akuntabilitas sektor publik kita. Jadi di sini, kita ingin mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala beberapa kabupaten/kota yang belum WTP dalam menyusun laporan keuangan,” katanya.

Dari dengar pendapat yang terlaksana, Ahmad menyampaikan bahwa satu kendala yang menyulitkan penyusunan laporan keuangan adalah masalah aset dan kapabilitas SDM. Hasil dari rapat dengar ini nantinya akan dituntaskan dan dibicarakan di tingkat pusat.

Saat menerima BAP DPD RI, Fitriyus menjelaskan bahwa Pemprovsu memperoleh Opini WTP kelima kalinya dari BPK terkait laporan keuangan Sumut tahun anggaran 2018. Selanjutnya, kata Fitriyus, kemajuan dalam penyusunan laporan juga dipengaruhi supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak tahun 2015, Sumut dibantu Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk mengevaluasi dan mencegah celah-celah korupsi pada penyusunan anggaran. Selain itu, pengawasan yang baik dari Inspektorat dan BPKP. (wol/aa/data1)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Polisi Kantongi Identitas “Pemain” Uang Rp1,6 M Milik Pemprovsu

MEDAN, Waspada.co.id – Misteri hilangnya uang senilai Rp1,6 miliar di Parkiran Kantor Gubernur Sumatera Utara, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.