Home / Sumut / Bahasa Asing Ancam Bahasa Indonesia
WOL Photo

Bahasa Asing Ancam Bahasa Indonesia

MEDAN, WOL – Gempuran penggunaan bahasa asing yang mengisi setiap sendi kehidupan di masyarakat semakin mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Bahkan jika dibiarkan, tidak mustahil eksistensi bahasa dan sastra daerah Sumatera Utara (Sumut) ikut terpinggirkan.

Oleh karenanya langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melahirkan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan  Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dinilai sebagai langkah yang tepat.

Allhamdulillah sekarang sudah ada payung hukumnya. Kalau dulu sifatnya kita hanya sekedar mengimbau, dengan adanya Perda ini maka sudah ada aturan jelas terkait adanya sanksi administratif kepada pelanggarnya. Oleh karena itu, kita sangat berterimakasih kepada Pemprov Sumut yang sudah merealisasikan Perda ini,” ujar Kepala Balai Bahasa Sumut, Dr Hj Tengku Syarfina M Hum, kepada para wartawan di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No 41 Medan Rabu (25/10).

Tampak hadir mendampingi Kepala Balai Bahasa Sumut, Kabiro Humas, dan Keprotokolan Provinsi Sumut, Ilyas Sitorus.

Dijelaskan Syarfina, sesuai dengan Pasal Perda No 8 Tahun 2017 diantaranya dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam bahasa produk hukum daerah, dokumentasi resmi daerah, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Serta dalam forum yang bersifat nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, komplek perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Selain itu Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, serta dalam informasi melalui media massa.

“Sesuai dengan Pasal 18 bahwa lembaga atau institusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dikenakan sanksi berupa pertama lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan public, dan pencabutan sementara izin. Sanksi administratif ini diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan pimpinan SKPD yang berwenang,” tukasnya.(wol/rdn/data2) 

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Perempuan Sumut Harus Bangkit dan Unjuk Gigi

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menghadiri acara Temu Nasional Forum Partisipasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: