Home / Pemilu / Uji Materi PKPU, Wiranto Minta MA Pahami Tahapan Pemilu
Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

Uji Materi PKPU, Wiranto Minta MA Pahami Tahapan Pemilu

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memahami tahapan pemilu yang tidak bisa diubah. Sebab, ia menilai ada kepentingan bangsa yang lebih besar.

Hal tersebut dikatakan Wiranto berkaitan dengan uji materi Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Ia meminta agar MA memprioritaskan untuk mengeluarkan putusan tersebut.

“Ini kepentingan bangsa dan pemilu, di mana tahapan-tahapannya tidak bisa diubah karena undang-undang (UU) itu. Maka, kami memohon MA memahami masalah ini, hal-hal bersifat teknis dan menghambat kita kompromikan,” kata Wiranto di LPSK, Jakarta Timur, Kamis, (6/9/2018).

“Kita sudah menyampaikan, kami meminta supaya MA mempercepat keputusan itu sebelum (penetapan) DCT (daftar calon tetap) sebelum 20 September, sebelum itu selesai,” sambungnya.

Ia pun tengah menunggu putusan tersebut, kendati dirinya juga telah mendengar bahwa ada perdebatan lain di MA yang tidak bisa mengeluarkan putusan sebelum UU Pemilu yang diuji materi belum diputus MK.

“Sekarang tinggal gimana MA menyelesaikan masalah itu, saya dengar ada debat juga kemarin. MA enggak bisa memtuskan sebelum judicial review di MK putus,” ungkapnya.

Disisi lain, ia juga telah mendengar pandangan dari berbagai ahli menilai bahwa putusan tersebut dapat dikeluarkan, karena ada perbedaan substansi permasalahan sehingga hal itu bisa dilakukan.

“Tapi para ahli kemarin mengatakan subtansi yang dibicarakan di MK dan di MA beda, dan itu boleh, walaupun dalam wilayah undang-undang yang sama tapi pasalnya beda, jadi MA enggak masalah memutuskan ini,” paparnya.

Pada Selasa lalu, Wiranto memimpin rapat koordinasi khusus tentang eks narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri dalam Pileg 2019 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, beserta pihak terkait lainnya.

Usai rapat, Wiranto mengatakan, semua pihak bersepakat meminta MA memprioritaskan putusan uji materi PKPU yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri dalam Pileg 2019.

Check Also

Bawaslu Nyatakan Kasus ‘Tampang Boyolali’ Bukan Pelanggaran Kampanye

JAKARTA, Waspada.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: