_
Home / Pemilu / Tanpa Laporan Kekayaan, Anggota DPR Tak Akan Dilantik
Ilustrasi (foto: ist)

Tanpa Laporan Kekayaan, Anggota DPR Tak Akan Dilantik

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan anggota legislatif terpilih menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) selambat-lambatnya tujuh hari usai pembacaan penetapan nama oleh KPU atau 7 September 2019.

“Saya sampaikan kalau nggak (menyerahkan LHKPN), maka KPU nggak akan mencantumkan namanya untuk dilantik, tidak dilantik sebagai anggota DPR dan DPD,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra, di sela-sela rapat pleno di Gedung KPU RI, Jakarta, Sabtu (31/8) kemarin.

Hingga Jumat (30/8) pukul 00.00 WIB, sebanyak 90 dari total 575 anggota legislatif terpilih belum menyerahkan LHKPN pada KPU. Sebaliknya, sebanyak 84,35 persen atau 485 orang anggota legislatif terpilih sudah menyerahkan LHKPN.

Dari hasil rekapitulasi KPU, hanya tiga parpol yang seluruh kader terpilihnya sudah menyerahkan LHKPN, yakni Partai Golkar, PPP, dan PAN. Sementara itu, PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak di DPR baru menyetor LHKPN dari 57 anggotanya (55 persen).

Untuk DPD, sebanyak 77 persen anggota terpilih sudah menyerahkan LHKPN. Ilham menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi berkaitan LHKPN anggota DPD. Untuk LHKPN anggota legislatif/DPR, KPU berkoordinasi langsung dengan parpol.

“LHKPN itu bentuk transparansi. Kita bermasyarakat mengetahui harta yang bersangkutan. Bisa dilacak dari LHKPN kalau ada potensi korupsi,” katanya.

Di lain pihak, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklarifikasi bahwa pihaknya sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Hanya saja, mereka belum melaporkannya ke KPU.

“Saya langsung lakukan klarifikasi jadi memang ada sedikit miskomunikasi karena melaporkan itu sudah dilakukan di KPK hanya ke KPU-nya lah yang belum dilakukan,” akunya.

“Tetapi bagi mereka yang memang tidak melaporkan di KPK, kami akan berikan teguran karena ini merupakan tanggung jawab bagi anggota legislatif terpilih,” pungkas Hasto. (wol/aa/cnn/data2)

适适

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

KPU Larang Mantan Napi Ikut Pilkada 2020

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, mengapa pihaknya kembali mengajukan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.