_
Home / Pemilu / Sidang Sengketa Pilpres: Hakim MK Tidak Bisa Didesak Ini dan Itu
Mahkamah Konstitusi (Foto: Ilustrasi)

Sidang Sengketa Pilpres: Hakim MK Tidak Bisa Didesak Ini dan Itu

agregasi

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa hasil pilpres pada Jumat 14 Juni 2019. Adapun agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan dalam sidang perdana nanti sembilan hakim konstitusi akan mendengarkan dalil permohonan yang diajukan pemohon yakni pihak capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Jadi pemohon kan kemarin sudah menyerahkan permohonan tertulis, sudah teregistrasi, kesempatan pertama pemohon menyampaikan permohonannya itu kepada majelis hakim,” ujar Fajar Laksono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu 12 Juni 2019.

Kalaupun ada penilaian bahwa permohonan itu tidak memenuhi syarat, hakim MK akan tetap melanjutkan persidangan.

Menurut Fajar, sebaik atau seburuk apa pun dalil tersebut menjadi kewenangan hakim konstitusi untuk memutuskan dalam sidang putusan pada 28 Juni 2019.

“Itu kewenangan hakim MK. Mau diperlakukan seperti apa, itu kewenangan MK yang kemudian ya harus melewati serangkaian persidangan. Kalau ada pihak-pihak minta (menolak gugatan) silakan saja jadi opini. Secara normatif itu kewenangan hakim MK,” jelasnya.

“Hakim MK tidak bisa didesak melakukan ini-itu,” sambung Fajar.

Ia juga menegaskan hakim konstitusi dalam memutus perkara sengketa mendasarkan pada tiga hal yakni fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Itu mengapa Fajar meminta semua pihak agar tidak “mendesak” para hakim di luar forum persidangan.

“Biarkan persidangan ada dinamika, perdebatannya. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus.”

Lebih jauh, dia juga menegaskan sepanjang sengketa pilpres, hakim konstitusi tidak pernah mengeluarkan putusan sela. Putusan semacam itu, kata dia, hanya berlaku untuk sengketa pilkada atau pemilu legislatif (pileg).

“Misalnya MK memutuskan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah tertentu atau penghitungan suara ulang. Itu putusan sela. Setelah itu dilaporkan ke MK, baru ada putusan akhir.”

“Belum pernah ada putusan sela dalam sengketa pilpres.”

Pada sidang Jumat nanti, pihak-pihak yang dibolehkan hadir di ruang persidangan hanya dari pemohon yang berjumlah 15 orang, termohon juga 15 orang, dan Bawaslu 10 orang. Di luar mereka, kata Fajar, dilarang masuk demi kelancaran jalannya sidang.

“Kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan yang menghambat jalannya sidang. Apalagi MK hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk memutuskan perkara.”

Oleh karena itu, MK menyediakan layar televisi yang menyiarkan secara langsung proses sidang di samping Gedung MK dan juga Kantor Kemenko Polhukam.

“Untuk kebutuhan agar persidangan berjalan tertib dan lancar. Tidak gaduh.”

Setelah sidang mendengarkan permohonan pemohon selesai, MK akan mengagendakan sidang pemeriksaan pembuktian pada Senin 17 Juni 2019. Fajar menjelaskan, di situ pihak termohon yaitu KPU akan menyampaikan jawabannya. Begitu pula Bawaslu.

“Di MK asas yang dianut asas semua pihak didengarkan keterangannya secara seimbang. Semua mendapat kesempatan yang seimbang, apa pun yang disampaikan dalam sidang pendahuluan, akan terus bergulir,” tuturnya.

Check Also

Gerindra Bicara Soal 2024: Politik Dinamis, Sekarang Lawan Nanti Bisa Jadi Kawan

  JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.