_
Home / Pemilu / “Pilpres dan Pileg Perlu Dipisah di Pemilu 2024”
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Ist)

“Pilpres dan Pileg Perlu Dipisah di Pemilu 2024”

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sepakat merevisi dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, penyelenggaraan pilpres dan pileg dapat digelar terpisah di Pemilu 2024.

Ia setuju dengan usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ingin memisahkan kembali pilpres dan pileg pada pemilu mendatang.

“Mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif (pilpres dan pilkada) dan pileg (DPR RI, DPD dan DPRD) seperti pemilu lalu,” kata Bamsoet dalam keterangan resmi, Jumat (26/4).

Bamsoet mengusulkan agar revisi peraturan UU Pemilu itu bisa dimodifikasi dengan mekanisme perhelatan pilpres dilakukan berbarengan dengan pilkada serentak dan pileg secara terpisah. “Jadi dalam lima tahun hanya ada dua agenda pemilu/pilkada,” kata dia.

Selain itu, Bamsoet menilai Indonesia harus mulai mempertimbangkan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dan penghitungan suara elektronik (e-counting) dalam tiap penyelenggaraan pemilu.

Hal itu bertujuan agar pemilu terselenggara dengan murah dan efisien serta tak membuat banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi korban akibat kelelahan.

“Karena dapat menghemat tenaga dan biaya hingga triliunan rupiah dengan tidak diperlukannya lagi kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, petugas, saksi maupun pengawas TPS yang jumlah hingga jutaan, serta lebih mempermudah dan mempercepat proses penghitungan suara,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah secepatnya dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019.

Selain itu, ia pun berpesan kepada KPU agar mempersiapkan sistem penghitungan elektronik untuk gelaran pemilu mendatang.

“Mendorong KPU untuk mempersiapkan sarana maupun prasarana, dan melakukan kajian secara matang terhadap rencana pelaksanaan pilkada dan pemilu jika menggunakan sistem e-voting,” kata dia.

KPU mencatat jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi 225 orang. Jumlah korban itu didasarkan pada data yang masuk ke KPU per Kamis (25/4) hingga pukul 18.00 WIB. (cnnindonesia/ags/data1)

Check Also

PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengaku pihaknya masih menunggu undangan resmi buat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.