Home / Pemilu / Mahfud Tak Setuju #2019GantiPresiden Disebut Makar
Istimewa

Mahfud Tak Setuju #2019GantiPresiden Disebut Makar

JAKARTA, Waspada.co.id – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden tak melanggar aturan.

“#2019GantiPresiden itu melanggar hukum nggak? Nggak, kenapa dibilang nggak melanggar? Nggak apa-apa, saya bukan pengkikut tapi saya nggak setuju kalau itu dikatakan melanggar hukum,” kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (6/9).

Ia pun mengaku tak sepaham dengan pernyataan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin yang mengatakan gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan makar.

Anggota Dewan Pengarah BPIP ini merasa tak habis pikir dan merasa heran soal makna makar dari gerakan itu sebagaimana yang dimaksud oleh Ngabalin.

“Coba ada yang dengan nekat mengatakan itu makar. Dimana makarnya? Makar itu kalau dalam istilah hukum ada di kudeta. Kudeta dilakukan oleh militer atau kalau oleh kekuatan sipil di dalam pasal 104 sampai 129 kitab Undang-undang Pidana. Maka satu, merampas kemerdekaan presiden sampai dia nggak bisa kerja, dikurung atau ditahan. Itu makar namanya,” jelas Mahfud.

Hal lainnya yang menurutnya dapat dikatakan sebagai perbuatan makar ialah berkomplot merampas kemerdekaan presiden dan wakilnya. “Ketiga mengganti ideologi Pancasila. Itu menurut KUHP soal makar,” ucapnya.

Mahfud berpandangan bahwa gerakan tersebut tak ada maksud untuk menyudutkan untuk mengubah ideologi Pancasila, Undnag-undang Dasar maupun prinsip Bhineka Tunggal Ika. Seharusnya, perbedaan melalui gerakan ini, menurut dia tak perlu disikapi berlebihan dengan membawa-bawa makar.

“Lalu #2019GantinPresiden mana makarnya. nggak ada makar. Dia tidak menyandera presiden, dia juga tidak mengatakan mau mengganti pancasila. Tapi kan dia mau ikut pemilu, dimana makarnya,” ungkapnya.

Ia pun mengharapkan, perbedaan saat pilpres tak dibenturka dengan hal yang melawan hukum. “Kita itu menjadikan hukum sebagai harmoni membangun harmoni. Saya bukan pengikutnya tetapi kita harus berhukum dengan benar kalau mau berkeadaban, restoratif justice juga,” pungkasnya.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPredmsiden yang diinisiasi oleh ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera terus menuai penolakan di sejumlah daerah. Polri menyatakan bahwa gerakan itu rawan akan kegaduhan karena banyak masyarakat yang kontra dengan gerakan tersebut.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya mengatakan bahwa #2019GantiPresiden adalah gerakan makar. Menurutnya, gerakan itu berarti per tanggal 1 Januari 2019, presiden harus diganti. (inilah/ags/data2)

Check Also

Deklarasi #2019PrabowoPresiden Perdana Digelar di Lampung Besok

  JAKARTA – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 semakin dekat. Upaya pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: