Home / Pemilu / Kubu Jokowi Minta KPU Jelaskan soal Larangan Kampanye di Pondok Pesantren
KH Maruf Amin: Foto: Arif Julianto/Okezone

Kubu Jokowi Minta KPU Jelaskan soal Larangan Kampanye di Pondok Pesantren

agregasi

 

BOGOR – Politikus Partai Golkar Nusron Wahid‎ meminta Komisi Pemilhan Umum (KPU) menjelaskan aturan yang melarang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk berkampanye di lingkungan pondok pesantren.

Nusron menilai, penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan itu tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menerapkan aturan tersebut.

“Dasarnya apa (malarang capres dan cawapres ke pesantren)? Kami mempertanyakan kalau KPU melarang Pak Kiai Ma’ruf Amin datang silahturahmi ke pesantren,” ujar Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10/2018).

Menurut Nusron, pesantren itu bukan rumah ibadah, kendati di dalam lingkungannya terdapat masjid. Selain itu, kata dia, pesantren juga bukan lembaga pendidikan seperti sekolah.

“Pesantren itu ada komunitas yang di dalamnya ada kumpulan orang-orang yang mengaji, ada sekolah, kalau Pak Kiai Ma’ruf berceramah, kampanye di dalam masjid meskipun di li‎ngkungan pesantren, mungkin patut dipertanyakan,” ujar Nusron.

“Tapi kalau berbincang di rumah kiai di dalam komplek pesantren, masa harus dilarang, terus silahturahmi pada kiai tersebut di mana, di lapangan? kan tidak mungkin,” sambung Nusron.

Nusron melihat, rumah para kiai memang mayoritas berada di dalam lingkungan pesantren agar dapat berdekatan dengan ruang kelas belajar dan tempat ibadah seperti masjid atau musala.

‎”Mestinya harus dipilah-pilah definisinya, di bawa kalau datang ke ruang kelas memang enggak boleh, kampanye di dalam masjid memang enggak boleh, tapi kalo di komplek pesantren saya katakan komunitas luas, ada halaman parkir, rumah kiai, dan lain-lain, apa kemudian itu dilarang,” urainya.

Sebelumnya, KPU menyatakan proses kampanye dalam Pemilu dan Pilpres 2019 tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Yang dimaksud lembaga pendidikan termasuk kampus dan pesantren.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Pasal 28O ayat1 menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: (h). menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

UU Pemilu juga mengatur soal sanksi pidana bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu melanggar aturan kampanye.

Pasal 521 menyebutkan bahwa ‘setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 juta’.

Check Also

Mafindo Sebut 36 Hoaks Serang Jokowi, 16 Fitnah Hantam Prabowo

JAKARTA, Waspada.co.id – Menjelang tahun politik, penyebaran berita hoaks semakin marak terjadi. Presidium Masyarakat Anti ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: